Ketua IDI Maluku Desak Pemda Sekolahkan Anak Daerah Jadi Spesialis Daripada Kontrak Dokter dari Luar

Ringkasan Berita:

• IDI MALUKU Kritik Pemda terkait utamakan dokter kontrak luar daerah

• dr. Saleh Tualeka Kendala dan kebutuhan tenaga spesialis di Maluku

• Seruan pengelolaan anggaran kesehatan yang lebih mandiri

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku, dr. Saleh Tualeka, mengkritik keras kebijakan pemerintah daerah yang masih bergantung pada tenaga kontrak dari luar untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas.

Menurutnya, langkah tersebut hanya menjadi solusi sementara dan justru menambah beban anggaran daerah.

Baca juga: Tak Siaga Tenaga Medis, Puluhan Siswa SMP-MTS Pingsan Usai Ikuti Lomba Baris Indah di Masohi

Baca juga: Kasus Temuan 46 Karung Sianida Milik Hj. Hartini di Mardika Naik ke Tahap Penyidikan

“Kalau terus memakai kebijakan kontrak dokter dari luar, anggaran daerah akan terus membengkak. Lebih baik kita alokasikan untuk menyekolahkan dokter muda putra daerah jadi spesialis,” tegas dr. Saleh saat pelantikan pengurus IDI Cabang SBT, Kamis (30/10/2025).

Ia menilai, banyak anak muda asal Maluku yang berkeinginan melanjutkan pendidikan spesialis, namun sulit mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.

“Banyak peluang beasiswa dari pusat, tapi anak-anak daerah sering mengeluh sulit dapat rekomendasi. Ini harus terbuka, jangan ada birokrasi berbelit,” terangnya.

Dirinya menyoroti minimnya tenaga dokter spesialis di sejumlah daerah, termasuk RSUD Piru dan rumah sakit di SBT.

“Minimal rumah sakit punya empat spesialis dasar dan tiga penunjang, tapi banyak yang belum terpenuhi. Ini fakta yang harus segera direspons,” tandasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menghapus mandatory spending untuk sektor kesehatan membuat daerah harus lebih kreatif mengelola anggaran.

“Walaupun tidak lagi wajib 10 persen APBD untuk kesehatan, pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat, bukan pilihan,” lanjutnya.

Kata dia, pemenuhan SDM, sarana, alat kesehatan, dan logistik medis adalah tanggung jawab yang harus tetap dijaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Kalau daerah masih menunggu pusat, masyarakat yang jadi korban,” tutupnya.(*)