DPRD Desak BPJN Maluku Segera Bangun Infrastruktur Vital di Seram Bagian TImur

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku segera merealisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap lambannya progres pembangunan, terutama terkait jalan dan jembatan yang telah lama dinanti masyarakat SBT.

Sebelumnya, berlangsung pertemuan Anggota Komisi III DPRD SBT, Fathul Kwairumaratu dan Idrus Wakano, bersama Kepala BPJN Maluku, Yana Astuti beserta jajarannya di Ambon, Selasa (23/9/2205).

Dalam kesempatan itu, Fathul Kwairumaratu meminta BPJN Maluku segera menjawab kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur yang dianggap vital. 

"Kami meminta keberpihakan lebih pihak BPJN Maluku, biar bisa membantu kita menyelesaikan problem pembangunan infrastruktur yang masih saat ini diinginkan masyarakat," tegasnya.

Sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah pembangunan jalan Kota Baru-Airnanang sepanjang 31,7 kilometer. 

Baca juga: Thaher Hanubun Diduga Jadi Orang Ketiga Prahara Rumah Tangga DY, Ini Kata Jubir Pengadilan Agama

Baca juga: Skandal Dana Desa Airnanang: Mantan Pejabat Diduga Gelapkan Rp 2 Miliar

Proyek yang dianggarkan melalui anggaran SBSN dengan skema multi-years (2025-2027), disebut ditenderkan.

Dan tinggal Namun menunggu penetapan pemenang oleh Menteri Pekerjaan Umum.

"Saat ini telah selesai tahapan tender dan menunggu penetapan pemenang oleh Menteri Pekerjaan Umum," katanya. 

Namun, bagi masyarakat SBT, janji dan tahapan birokrasi ini tidak cukup, mereka menginginkan agar realisasi pekerjaan secepatnya dijalankan.

Kehadiran pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas PUPR Ramli Sibualamu, Kepala Bidang Bina Marga Novi Rumata, dan pejabat lainnya, menunjukkan keseriusan masalah ini bagi pemerintah kabupaten. 

Fatur menilai,  pertemuan tersebut menjadi cermin dari ketidakpuasan DPRD dan pemerintah daerah terhadap laju pembangunan yang dinilai stagnan.(*)