Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.

Koordinator Nusantara BEMNUS Maluku-Maluku Utara (Mal-Malut), Ahmad Rifaldi Loilatu, menilai inisiatif Gubernur ini sebagai langkah strategis yang patut didukung oleh seluruh masyarakat Maluku.

Pertemuan Gubernur Maluku dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotharia Latief, di Jakarta pada Kamis (3/7/2025) lalu, diyakini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.

“Sektor kelautan dan perikanan merupakan aset besar yang perlu kita jaga dan rawat dengan baik, apalagi pemerintah pusat sedang fokus untuk wilayah timur khususnya di Maluku untuk pengembangan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), yaitu di Saumlaki dan Moa,” ujar Rifaldi kepada TribunAmbon.com, Sabtu (5/7/2025).

Baca juga: Wujud Kontribusi Berkelanjutan, PLN UIP MPA Raih Dua Penghargaan Platinum Nusantara CSR Awards 2025

Rifaldi juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Gubernur Lewerissa akan benar-benar konsisten terhadap pengembangan kelautan dan perikanan. 

“Saya yakin sungguh Pak Gubernur dengan benar akan konsen terhadap Kelautan dan Perikanan, aset besar Provinsi Maluku, dengan sumber daya laut begitu luas dan sangat menjanjikan,” tambahnya.

Mantan Presiden Mahasiswa Unidar Ambon ini menegaskan bahwa BEM NUS sangat mendukung kebijakan dan langkah progresif Gubernur dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. 

Ia juga menambahkan bahwa perhatian Gubernur tidak hanya terfokus pada pengembangan SKPT di Saumlaki dan Moa, tetapi juga mencakup sektor kelautan dan perikanan Maluku secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Rifaldi menyatakan bahwa pertemuan antara Gubernur Maluku dan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan momentum penting untuk membahas implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). 

Baca juga: Begini Respon Direktur RSUD Masohi Soal Hasil Review Kemenkes : Jangan Ada Politisasi

"Kebijakan ini dinilai akan berpengaruh langsung terhadap nelayan, pelaku usaha perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan di Maluku," pungkasnya. (*)