LSM Pelopor Maluku Minta Evaluasi Menyeluruh Program MBG di Maluku

Selain itu pula, ia menilai terkait dengan menu MBG yang jauh dari ekspektasi. Hal ini patut diduga, pihak-pihak tertentu hanya mencari keuntungan dari program tersebut. 

“Kami menduga ada pihak-pihak tertentu yang mau cari keuntungan dengan program itu,” tegasnya. 

Pelopor Maluku kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait. 

Pertama ; mereka mendesak Kepala BGN Provinsi Maluku untuk segera menutup 79 SPPG yang beroperasi tanpa memiliki SLHS karena dinilai berpotensi membahayakan penerima program. 

Kedua ; Meminta penutupan 15 SPPG yang diketahui beroperasi tanpa instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Ketiga ; Meminta kepada BGN Provinsi Maluku bertanggung jawab atas adanya SPPG yang beroperasi tanpa terdaftar secara resmi di BGN Provinsi Maluku. 

Selain itu, Pelopor Maluku menyatakan akan mengambil langkah hukum apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti. 

“Jika poin satu, dua, dan tiga tidak diindahkan, maka kami akan membuat laporan resmi ke Kepolisian Daerah Malukubterkait dugaan penggelapan dana pada SPPG yang beroperasi tanpa terdaftar,” kata Hidayat di depan Wakil Gubernur Maluk, Abdulah Vanath, yang menerima mereka di Kantor Gubernur Maluku.   (*)