Pemprov Maluku Minta Kementerian PKP Prioritas Pembangunan Rumah di Desa Terdampak Konflik

Ringkasan Berita:

• Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat di sejumlah desa terdampak konflik sosial dan bencana di Maluku. 
• Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Maluku saat rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP di Graha Exitama With Binayas, pada Senin (11/5/2026).

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat di sejumlah desa terdampak konflik sosial dan bencana di Maluku. 

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Maluku saat rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP di Graha Exitama With Binayas, pada Senin (11/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Hendrik menyoroti kebutuhan pembangunan rumah di sejumlah desa, diantaranya ialah Desa Iha, Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu yang masih membutuhkan dukungan pembangunan rumah. 

Menurut Lewerissa, pembangunan rumah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik dan bencana. 

Bahwa diungkapkan hingga saat ini, masih ada warga yang tinggal di tenda darurat dengan kondisi memprihatinkan. 

“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya. 

Menanggapi hal itu, pihak Kementerian PKP menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan serta menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap. 

Pelaksana Tugas Direktur Jendral Perumahan dan Pedesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, mengatakan pemerintah pusat tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menata kawasan pemukiman agar lebih layak huni. 

Baca juga: Polisi Gagalkan Penyelundupan 210 Liter Sopi dari KM Cantika Lestari 10C di Ambon

Baca juga: Dari Keresahan Jadi Gerakan, SOLATIV Vol I Hidupkan Ruang Ekspresi Mahasiswa Unpatti

“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.

Kementerian PKP juga menegaskan bahwa tim teknis akan turun langsung ke lokasi bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Jani Arjanto, Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan, Yunianto Rahadi Utomo, QMRP; serta Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan, Mitha Hasti Suryani, Kepala Kantor Perwakilan Pemerintahan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta. (*)