Sidang Kode Etik Bripda Masias, Sidang dengan Durasi Tercepat di Maluku?

Namun ia menegaskan bahwa lamanya proses itu menunjukkan keseriusan institusi.

“Saya belum melihat sebelum-sebelumnya, tapi ini adalah bukti kesungguhan yang kita laksanakan untuk percepatan ini dengan mengundang pihak eksternal untuk melihat bahwa sidang ini benar-benar objektif, adil dan transparan,” ujarnya saat ditanyai TribunAmbon.com, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal dalam proses Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjadi bagian dari komitmen transparansi agar publik mengetahui bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan terbuka.

Berujung PTDH

Sebagaimana diketahui, sidang tersebut memutuskan Bripda Masias diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Bripda Masias merupakan anggota Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Maluku. 

Ia dinyatakan bersalah atas tewasnya Arianto Tawakal (14), siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Maluku Tenggara di Kota Tual, Kamis (19/2/2026).

Putusan dibacakan Ketua Komisi Etik, Kombes Pol Indera Gunawan.

“Direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polisi,” tegasnya.

Majelis sidang dipimpin Kombes Pol Indera Gunawan, didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri Kompol Jamaludin Malawat serta anggota Kompol Izaac Risambessy.

Lanjut Proses Pidana

Usai sidang, Bripda Masias tampak murung dan tertunduk saat dikawal personel Propam Polda Maluku keluar dari ruang sidang disiplin/KKEP Bidpropam. 

Ia kemudian digelandang ke rumah tahanan Polda Maluku sebelum diterbangkan ke Polres Tual untuk menjalani proses pidana.

Artinya, sanksi etik berupa PTDH bukan akhir dari perkara. Proses hukum pidana terhadap yang bersangkutan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sidang yang berlangsung hingga dini hari itu kini menjadi perhatian luas masyarakat Maluku. 

Terlepas dari apakah ini tercatat sebagai sidang dengan durasi tercepat atau tidak, Polda Maluku menegaskan bahwa yang utama adalah memastikan proses berjalan objektif, adil, dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.(*)