Skandal Asmara Wakil Rakyat di Kota Ambon Jadi Buah Bibir: Diduga Cinta Segi Empat

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Novanda Halirat

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Isu sensasional menerpa ranah politik lokal Maluku. 

Sebuah polemik asmara 'cinta segi empat' diduga melibatkan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dari Provinsi Maluku dan Kota Ambon. 

Kisah ini tidak hanya beredar sebagai polemik di kalangan muda, namun juga mencoreng citra para wakil rakyat di mata publik.

Kabar beredar, skandal ini bermula dari seorang anggota DPRD Provinsi Maluku berinisial AS yang sebelumnya bertunangan dengan seorang dokter, SA.

Hubungan keduanya kandas di tengah jalan, dikabarkan karena sang wakil rakyat berselingkuh dengan seorang pemilik kafe ternama di Kota Ambon.

Tidak berhenti sampai di situ, cerita menjadi semakin rumit ketika sang dokter kemudian menjalin hubungan asmara dengan seorang anggota DPRD Kota Ambon, HF. 

Baca juga: Dugaan Diskriminasi Layanan Pasien BPJS di RSUD Masohi Direspon Kemenkes, Ada Instruksi Pembinaan 

Baca juga: Ipda Ain Wokas: Polisi yang Mengajar Ngaji di Tengah Tugas Negara

Ironisnya, hubungan ini pun diduga bermula dari perselingkuhan, mengingat anggota dewan tersebut dikabarkan juga telah memiliki kekasih lain.

Kabar ini dengan cepat menyebar di kalangan elit politik dan masyarakat, menimbulkan pertanyaan besar tentang etika dan moralitas para wakil rakyat. 

Meskipun ini adalah ranah privat, isu ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan figur publik yang seharusnya menjadi panutan.

Saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, SA mengaku dirinya pernah menjalin hubungan asmara selama 8 tahun dengan AS.

Hubungan itu kemudian berlanjut ke pertunangan pada Februari 2025.

"Iya benar, kami tunangannya itu februari 2025. Sebelum itu kami pacaran selama 8 tahun," ungkap si dokter melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (11/9/2025).

Meski demikian, saat ditanya soal penyebab kandasnya hubungan pertunangan itu, SA tak ingin buka suara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait lainnya. (*)