DPRD SBT Sesalkan Pimpinan OPD hingga Bupati Tak Hadiri Paripurna

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup pemerintahan Seram Bagian Timur (SBT) tak menghadiri undangan rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Rabu (7/8/2025) kemarin. 

Tak hanya pimpinan OPD, Fachri Husni Alkatiri selaku bupati SBT juga tak hadir dalam undangan rapat paripurna ke-7 dan ke-8 masa persidangan kedua tahun sidang 2025 itu. 

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Kehormatan DPRD SBT, Ahmad Voth turut memberikan atensinya menyusul ketidakhadiran bupati bersama pimpinan OPD dalam forum rapat tersebut. 

Baca juga: Cuaca Buruk, Harga Ikan di Pasar Langgur Masih Mahal Capai Rp 1.5 Juta per Loyang

Padahal, rapat penyampaian nota pengantar tersebut memuat dua agenda penting yakni rancangan peraturan daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

"Soal kehadiran pimpinan OPD dalam forum rapat ini juga bagian dari mengukur sejauh mana implementasi capaian pembangunan di daerah ini," ujar Voth saat menyampaikan atensinya. 

Lebih lanjut dijelaskan, kehadiran para pimpinan OPD dinilai penting lantaran substansi rapat berkaitan langsung dengan kebijakan strategis daerah yang akan dibahas dalam bentuk peraturan daerah.

"Saya lihat hampir semua unsur Forkopimda hadir lengkap, tetapi separuh dari pimpinan OPD justru absen," sesalnya. 

Baca juga: Pemerintah Target 2 Juta Pasangan Harus Nikah per Tahun 2025

Meski begitu, dirinya mengingatkan agar pimpinan OPD dapat lebih kooperatif dalam proses pembahasan berikutnya, mengingat  terdapat beberapa OPD yang dinilai kurang aktif saat pembahasan anggaran maupun program.

“Dalam pengalaman kami, saat pembahasan ada sebagian OPD yang sangat aktif dan kooperatif, namun ada pula yang terkesan abai. Padahal, anggaran sudah selesai digunakan,” ujarnya.

Dirinya berharap ke depan para kepala OPD dapat memahami pentingnya hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap forum resmi DPRD, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan komitmen terhadap transparansi tata kelola pemerintahan. (*)