Beras SPHP Kembali Disalurkan tuk di Maluku Tengah, Terbatas ke Pengecer Tertentu  ‎

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kembali disalurkan di Kabupaten Maluku Tengah. 
‎
‎Penyaluran ini sesuai surat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan terhitung sejak 8 Juli 2025 lalu. 
‎
‎Walau begitu hanya pengecer tertentu yang berhak menerima penyaluran beras SPHP.
‎
‎Hal itu dikatakan Rifai Usman, Asisten Manager Pelayanan Perum Bulog Maluku Maluku Utara saat menghadiri Launching Bantuan Pangan Beras di Masohi, Senin (28/7/2025).
‎
‎"Namum memang penjualan kali ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk penyaluran SPHP tahun ini hanya beberapa pengecer saja," ujar Rifai sama diwawancarai awak media.
‎
‎Rifai memberi detail beberapa pengecer dimaksud antara lain, pasar yang bisa dilayani, kios binaan pemerintah dan melalui SK Dinas Ketahanan Pangan yang berlaku bagi pengecer di luar pasar.

Baca juga: Air Mancur Tugu Trikora Ambon Tak Berfungsi, Kolam Dipenuhi Lumut

Baca juga: Berkantor di Pasar hingga Bongkar Dugaan Pungli, Ini Tiga Poin Gebrakan Jais Ely di Pasar Mardika 

‎Ada juga penyaluran beras SPHP melalui gerakan pangan murah oleh pemerintah dan Koperasi Desa Merah Putih.
‎
‎"Jadi dia tidak bebas, pasalnya hanya dijual dengan ketentuan tadi. Ada penambahan juknis penyaluran melalui BUMN, Pos, itu boleh," jelasnya.
‎
‎Untuk kuotanya Rifai menyatakan bahwa, Perum Bulog mengestimasi per provinsi, bukan kabupaten.
‎
‎Ditanya soal penyerapan hasil produksi petani padi di wilayah Maluku Tengah, Rifai menerangkan bahwa sampai saat ini Bulog melakukan proses penyerapan baik itu gabah maupun beras. 
‎
‎"Kita beli dari petani untuk beras 12 ribu, sementara gambar dibeli 6.500 per kilo. ‎Dan sudah kita lakukan sampai dengan hari ini," terang dia.
‎
‎Untuk memastikan harga beras Bulog sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), Rifai menyampaikan, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah melalui instansi terkait.
‎
‎"Kita ada kerjasama verifikasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan. (Mereka) yang monitor. Masing-masing monitor biar tepat sasaran," pungkas Rifai. (*)