Buru Selatan

HUT ke-17, Ini Catatan Strategis dari Putra Daerah untuk Masa Depan Buru Selatan

Asa akan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat terwujud dengan lahirnya Kabupaten Buru Selatan.

Jenderal Louis
BURU SELATAN - Richard Solissa, seorang pemerhati kebijakan publik sekaligus putra daerah mengungkapkan pandangannya yang cukup menohok bertepatan dengan 17 tahun berdirinya Kabupaten Buru Selatan, Senin (21/7/2025). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

TRIBUNAMBON.COM – Tepat 17 tahun yang lalu, pada 21 Juli 2008, asa akan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat terwujud dengan lahirnya Kabupaten Buru Selatan sebagai daerah otonomi baru. 

Pemekaran ini didasari oleh keinginan kuat masyarakat di wilayah selatan Pulau Buru untuk memiliki pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. 

Namun, setelah hampir dua dekade berjalan, pertanyaan krusial muncul: apakah pemekaran ini benar-benar telah mencapai tujuan yang diharapkan?

Richard Solissa, seorang pemerhati kebijakan publik sekaligus putra daerah Buru Selatan, mengungkapkan pandangannya yang cukup menohok. 

Menurutnya, Buru Selatan saat ini adalah gambaran nyata daerah pemekaran yang masih berjuang keras menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang akut.

"Data dan fakta lapangan menunjukkan, meski ada sejumlah kemajuan, Buru Selatan masih dibayangi oleh persoalan klasik daerah tertinggal," ungkap Richard kepada TribunAmbon.com, Senin (21/7/2025).

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Selasa, 22 Juli 2025: Leo Nyaman dengan Pasangan, Virgo Pikirkan dengan Baik

Salah satu sorotan utama adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih sangat memprihatinkan. 

Dari total sekitar 1.200 km jalan kabupaten, data BPS Buru Selatan tahun 2024 menunjukkan baru sekitar 20 persen yang berada dalam kondisi baik. 

Angka ini secara langsung berdampak pada isolasi banyak desa, khususnya di Kecamatan Leksula, Kepala Madan, Fena Fafan, dan Waesama, terutama saat musim hujan tiba. 

Aksesibilitas yang buruk ini menjadi penghambat utama bagi roda perekonomian dan mobilitas masyarakat.

Richard menegaskan, sektor pendidikan dan kesehatan juga tak luput dari persoalan serius. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, dari 164 satuan pendidikan formal, angka partisipasi murni untuk jenjang SMA masih di bawah 60 persen. 

Kesenjangan akses pendidikan antara daerah pedalaman dan pesisir terluar sangat rentan, diperparah oleh minimnya tenaga pengajar berkualitas.

Di bidang kesehatan, Kabupaten bertajuk 'Lolik Lalen Fedak Fena' ini hanya memiliki satu RSUD yang terpusat di Namrole, ibu kota kabupaten. 

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved