Banyak Anak di Maluku Tengah Tidak Sekolah, Ini Respon DPRD

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Sebanyak 1.328 Anak Tidak Sekolah (ATS) berada di Kabupaten Maluku Tengah.

Data itu dihimpun Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud 2025.

‎Dari 11 kabupaten kota di Maluku, nyatanya Kabupaten bertajuk Bumi Pamahanu Nusa ini menduduki posisi pertama untuk kategori ATS. 

Untuk itu, Komisi IV DPRD Maluku Tengah beri atensi soal tingginya angka ATS di Kabupaten Maluku Tengah. 

‎"Atas hal dimaksud kita menginginkan Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih serius lagi melihat kondisi yang ada," ujar anggota DPRD Malteng, Musriadin Labahawa,‎ Kamis (3/7/2025).

Baca juga: Warga Malra Nyalakan Lilin dan Tabur Bunga Kenang Kepergian 2 Mahasiswa KKN UGM

Ia menyatakan, setelah mencermati berita yang disampaikan media beberapa waktu lalu, pihaknya (cukup) kaget dengan data yang dikeluarkan.

‎Karena ini data dari Pusdatin, maka atas nama Komisi IV meminta agar Dinas Pendidikan melakukan konsolidasi internal berkaitan dengan masalah tersebut. 

"Karena berkaitan dengan anak tidak sekolah, sesuatu yang bertentangan juga dengan UU bahwa UU mewajibkan setiap anak itu berhak untuk mengenyam pendidikan," imbuh Politisi PKS itu. 

Dinas pendidikan harus lebih intens memaksimalkan fungsi dan perannya, agar data ini bisa terdeteksi lokasi pada satuan pendidikan mana.

‎‎"Walaupun data dari Pusdatin setelah saya mencermati tadi sudah diklasifikasi dari kelas 1, hingga kelas 12," tambah Labahawa.
‎Walaupun diakui bahwa pengelolaan satuan pendidikan dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten yakni tingkat SD dan SMP. 

‎”SMA menjadi kewenangan pemerintah Provinsi, tapi apapun yang terjadi karena ini masuk dalam wilayah Maluku Tengah maka menjadi perhatian bersama ke Pemprov untuk bisa melihat hal dimaksud," terang wakil rakyat itu.

Baca juga: Sampah Berhamburan di Pantai Belakang Kantor Pemeliharaan & Fair Ground JMP, Tak Pernah Dibersihkan

‎Harapannya dengan data ini, dinas bisa mengelola datanya, (kemudian) tracking juga kondisi angka putus sekolah atau ATS ada di satuan pendidikan apa.

‎"Untuk bisa diupayakan. Dinas mengambil langkah itu agar bisa mengurangi angka ATS pada satuan pendidikan masing-masing yang tersebar di 19 kecamatan di Maluku Tengah," pungkas Labahawa.

Selain itu, Labahawa juga menyinggung soal Rencana Strategi (Rensra) Dinas Pendidikan.

Untuk lima tahun kedepan, dalam Rensra mestinya data ATS ini menjadi data penting (yang) bisa dijadikan (patokan) arah kebijakan untuk lima tahun kedepan.

"Komisi berharap data ATS menjadi satu perhatian serius untuk menekan angka anak tidak sekolah," tukasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah yang coba ditemui, belum memberikan konfirmasinya. (*)