DPRD Rencana Panggil Disperindag Bahas Manajemen Masohi Plaza

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo

‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - DPRD Maluku Tengah berencana memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Tengah guna membahas manajemen Masohi Plaza (Maplaz).

‎Rencana itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Maluku Tengah, Hasan Alkatiri saat diwawancarai TribunAmbon.com, Jumat (19/6/2024) lalu.

‎"Insya Allah nanti kami usulkan pada ketua komisi yang baru untuk memanggil Disperindag kita diskusi  untuk menyelesaikan problematika yang terjadi di Maplaz," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Video Tak Senonoh Diduga Pelantun Lagu "Stecu Stecu" Beredar di Medsos

‎Menurutnya, kondisi terkini Maplaz harus diurai sehingga bisa dimanfaatkan , dan berkontribusi untuk pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

‎Ia juga menyoal kelayakan gedung empat lantai itu, kata Hasan harus ada rehabilitasi ringan khusus di lantai 3 dan lantai 4 lantaran sudah banyak plafon yang bocor.

‎"Jadi di rapat itulah nanti kita suruh menghitung. Insya Allah hendak bikin perubahan kita bisa bicarakan sama Pak bupati agar bagaimana bisa tercapai," tuturnya.

‎Wakil rakyat itu juga menyarankan agar Pemda melakukan kontrak dengan pihak ketiga, agar pengelolaannya lebih baik.

‎"Kalau saya lebih bagusnya Pemda  melakukan kontrak karya atau (manajemennya) pada pihak ketiga," tukasnya.

Baca juga: Stok Bahan Dapur di Pasar Mardika Ambon Terbatas, Tomat Rp 40 Ribu Per Kilogram

‎Kontrak karya itu berguna agar biaya pemeliharaan ditanggung pihak ketiga dan Penda dapat bagian (retribusi) dari kontrak tersebut.

‎"Itu lebih ikhtiar, bahkan saya pernah menyampaikan sama pak wakil dan beliau punya pemikiran yg sama dan InsyaAllah nanti kita dorong sama-sama kalau bisa ini diserahkan pada pihak ketiga, dan pihak ketiga yang  mengelola, dan kita mendapatkan retribusi," imbuhnya.

‎DPRD menganggap Maplaz merupakan ikon, terlebih direhabilitasi dengan anggaran yang fantastis dan harapan DPRD masih menjadi ikon.

‎"Dan kalau ini di pihak ketiga- kan Insya Allah bisa jadi ikon karena manajerialnya itu bisa dikelola dengan baik. Karena kalau di dinas bukan kita bilang mereka tidak mampu untuk manajerial," ungkap Hasan.

‎Tetapi dengan konsentrasi (Disperindag) begitu banyak pasti kewalahan.

Sehingga Hasan menyebut, jika ada rapat-rapat pimpinan DPRD, maka diberi masukan untuk bangun komunikasi dengan Bupati biar Maplaz dikelola oleh pihak ketiga.

‎"Saya melihat maplaz  itukan perawatannya tidak efisien, kemungkinan terkendala efisiensi ini akhirnya biaya perawatan tidak ada," pungkas Anggota Legislatif Partai Golkar itu. (*)