Terungkap! Utang RSUD Masohi Mengendap Capai Rp. 4 Miliar 

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Maluku Tengah dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, terungkap utang yang mengendap di rumah sakit plat merah itu senilai Rp. 4 miliar.
‎
‎Hal itu diungkapkan, Direktur RSUD Masohi, Anang Rumuar dalam forum rapat, Senin (16/6/2025) sore itu. 
‎
‎"Hal yang sudah (saya) alami 28 Oktober 2024 sudah tiga kali dipanggil DPRD melalui Komisi IV. Kalau kita melihat ada beberapa persoalan-persoalan. Sebagai informasi bahwa saya masuk di RSUD Masohi sudah ada hutang Rp. 4 milyar untuk obat dan bahan medis habis pakai," ungkap Rumuar. 
‎
‎Saat ini prosedur pengadaan dan pembelian obat ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) mengalami perubahan prosedur.
‎ 
‎"Saat 2025 pengadaan obat dan bahan habis pakai berhubungan langsung dengan direktur dan penanggung jawab farmasi, dan saat saya kelola (RSUD Masohi) 2025 pengadaan obat sudah melalui pelelangan ULP. Pejabat pengadaan adalah ULP tidak lagi melalui RSUD," tukasnya.  
‎
‎Disebutkan, pihaknya selaku user. Bahkan diakui, sebelum ini (pengadaan obat) melalui metode open-loss, artinya kapan saja butuh obat langsung dipesan oleh para dokter spesialis, dan saat pesan tetap dipenuhi. 

Baca juga: Soal Larangan Siaran Publik di RDP DPRD Maluku Tengah, Arman: Kalau RDP Tidak Ada Masalah

Baca juga: Masalah Menumpuk, Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar Ketakutan Rapat Terbuka Disiarkan Langsung

‎"Setelah jadi direktur saya tata efisiensi penggunaan. Kasus ini juga terjadi pada rumah sakit pemerintah lainnya seperti, RSUD Umarella, RSUD Haulussy," imbuh Rumuar. 
‎
‎Disampaikan, pergerakan (manajemen) rumah sakit alami perubahan. Selama ini pengadaan obat melalui APBD langsung pesan ke industri farmasi. (Jika porsi) APBD Rp. 9 milyar (seperti) tahun lalu maka tidak menjadi soal. 
‎
‎"Pengaturan keliru sehingga banyak hutang di perusahaan farmasi. saya tawarkan solusi kita menghitung porsi-porsi klaim BPJS, contohnya klaim BPJS pada operasi usus buntut," terang Direktur.
‎
‎Ia juga mengungkapkan bahwa porsi APBD RSUD Masohi 2025 juga berpengaruh ke pengadaan obat, dimana kebutuhan anggaran obat dan bahan pakai medis senilai lebih dari Rp. 1 milyar per bulan. 
‎
‎"Rp. 600 juga hingga Rp. 700 juta dialokasikan untuk pengadaan obat dan Rp. 300 juta untuk bahan habis pakai medis misalnya, plester, masker, reagen (cairan atau zat kimia yang digunakan di laboratorium untuk memicu atau mendeteksi reaksi kimia). Sisanya menggunakan penghasilan klaim dari BPJS," pungkas Rumuar. 
‎
‎Terpisah, Ketua Komisi IV, Musriadin Labahawa mengatakan, pihaknya sudah inventarisasi banyak permasalahan di RSUD Masohi. 
‎
‎"Ini satu hal yang cukup penting karena pasien di rumah sakit banyak sekali yang merasa dirugikan dengan tingkat pelayanan yg ada di RSUD berkaitan klaim obat, bnyak yg tidak tersedia di rumah sakit sehingga mereka harus membeli di apotik (luar)," ungkap Politisi PKS itu. 
‎
‎Dirinya juga menegaskan, secara kelembagaan pihaknya tetap akan memperjuangkan, menyampaikan aspirasi ini kepada Pemda. (*)