Jumlah Pekerja Informal dan Paruh Waktu di Maluku Naik per Februari 2025, Kini 990.634 Orang

Laporan wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku pada Februari 2025 menunjukkan tren positif.

Terdata, jumlah angkatan kerja sebanyak 990.634 orang, meningkat 41.550 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen poin, menunjukkan semakin banyak penduduk yang terlibat aktif dalam dunia kerja.

Jumlah penduduk yang bekerja tercatat 931.667 orang, naik 39.120 orang dibandingkan Februari 2024.

Peningkatan terbesar terjadi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencatat pertambahan tenaga kerja hingga 53.392 orang.

Meski begitu, dominasi tenaga kerja informal masih tinggi. Sebanyak 637.384 orang atau 68,41 persen penduduk bekerja di sektor informal, naik 3,97 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. 

Baca juga: Donald Sahetapy: Infrastruktur dan Etos Kerja Jadi Kunci Tekan Pengangguran di Maluku

Baca juga: Polisi Amankan Kapal Nelayan Bawa 980 Liter Solar Ilegal di Kepulauan Tanimbar

Kepada TribunAmbon.com, Kepala bidang penempatan Tenaga kerja dan pelatihan produktifitas dinas tenaga kerja  dan transmigrasi (Disnakertrans) Maluku, Donald Sahetap mengatakan, berdasarkan rilis BPS, diketahui masih rendahnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor formal dan perlindungan kerja yang terbatas bagi sebagian besar pekerja.

Sementara itu, presentase pekerja paruh waktu juga mengalami kenaikan sebesar 3,99 persen poin, mengindikasikan masih banyak pekerja yang belum mendapatkan jam kerja penuh.

Di sisi lain, presentase setengah penganggur justru mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin, yang menandakan adanya perbaikan meskipun belum signifikan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat sebesar 5,95 persen, turun tipis 0,01 persen poin dibandingkan Februari 2024.

"Kondisi ketenagakerjaan di Maluku menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Namun, tingginya pekerja informal dan paruh waktu menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan," tandasnya. (*)