Didemo Komunitas Pecinta Alam, DPRD Malteng Bakal Undang Balai Taman Manusela

Laporan Jurnalis Tribun Ambon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Aliansi pendemo dari Cipayung Plus, BEM, dan Komunitas Pecinta Alam (KPA) Maluku Tengah demo Kantor DPRD Maluku Tengah, Senin (26/5/2025) kemarin.

‎Bertempat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Malteng, sejumlah pembicara yang mewakili puluhan pendemo menyuarakan aspirasi kekecewaannya terhadap manajemen SOP Balai Taman Nasional Manusela saat proses pencarian pendaki asal Bogor yang hilang di Gunung Binaiya. 

‎Menanggapi para pendemo, Ketua DPRD Maluku Tengah, Hery Men Carl Haurissa mengatakan, ia bertanggung jawab menerima aspirasi yang disampaikan para pendemo berkaitan dengan langkah Balai Taman Nasional Manusela atas penanganan pencarian pendaki yang hilang di Gunung Binaiya. 

‎‎"Dimulai dari proses pencarian Firdaus sampai dengan proses evakuasi. Langkah-langkah konkritnya, kita akan mengundang pihak balai untuk meminta pertanggungjawaban khususnya insiden Firdaus," ujar Politisi Gerindra itu. 

‎Lanjutnya, BTN Manusela tidak ada dalam rumpun komisi, tetapi punya tanggung jawab besar untuk evaluasi kerja balai, karena institusi tersebut berada di Maluku Tengah, maka tidak lepas dari tanggung jawab dan kontrol legislatif. 

Maka dari itu, dalam waktu dekat pasca pertemuan ini Haurissa berjanji akan koordinasi dengan pimpinan komisi II setelah kembali dari tugas pengawasan, hari Senin atau Selasa pekan depan, pihak balai sudah harus diundang ke DPRD.

‎‎"Untuk menjelaskan soal kelalaian mereka atau langkah yang mereka lakukan kemarin ketika mulai dari proses pencarian Firdaus sampai evakuasi dan diturunkan ke pemukiman masyarakat," terang dia.

Baca juga: Polda Maluku Diminta Evaluasi Polres Buru atas Dugaan Gagal Tangani Korupsi KPU Rp 33 Miliar

Baca juga: Tikam Satpol PP Malteng Pakai Obeng, Rian Terancam Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun

‎Haurissa pastikan, ada sejumlah persoalan yang harus ditindak kepala balai karena banya faktor kelalaian yang dilakukan, termasuk sistem komunikasi di Gunung Binaiya.

‎‎"Harus menjadi catatan pihak balai, agar kita bisa mengontrol bukan hanya pendaki tapi masyarakat yang berwisata di Binaiya. Karena keterbatasan komunikasi bisa mengancam keselamatan, harus ada langkah-langkah tanggap dilakukan balai agar kejadian yang terjadi di Firdaus tidak terulang," tukas wakil rakyat itu.

‎Tentu, DPRD bakal mengambil langkah-langkah tegas. 

Haurissa menegaskan, di periode pemimpin BTN Manusela yang seterusnya, siapapun yang mengajukan izin untuk mendaki Gunung Binaiya harus punya fasilitas pemantau yang disediakan. 

‎‎"Kalau tidak ada kita minta Manusela jangan dulu izinkan pendaki lakukan kegiatan apapun karena sangat membahayakan," pungkas Haurissa.

‎Sebagai penutup, Haurissa menyebut akan mengirim surat untuk koordinasi dengan pimpinan pusat (di Kementerian) ihwal persoalan ini.(*)