PT Almera Lintang Pratama Diduga Gelapkan Hak Puluhan Karyawan Hingga Senilai Rp 7.2 Miliar 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sebanyak 80 karyawan yang bekerja di bawah naungan PT. Almera Lintang Pratama, perusahaan pihak ketiga yang bermitra dengan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon, diduga menjadi korban penggelapan hak Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan upah lembur. 

Total kerugian yang diperkirakan dialami para pekerja mencapai angka fantastis, yakni Rp. 7.2 miliar.

Salah seorang karyawan berinisial FL, mengungkapkan bahwa dirinya telah bekerja sejak tahun 2016. 

Selama kurun waktu tersebut, hak-hak normatif seperti DPLK dan upah lembur diduga tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sejak bekerja tahun 2016 sampai tahun 2025 kami baru menerima pembayaran DPLK sebesar Rp. 9 juta pada Januari 2025. Sementara mengacu pada slip gaji, pemotongan per bulan sebesar Rp. 500 ribu. Jika dihitung dari pertengahan tahun 2016 hingga tahun 2024, ada sekitar 103 bulan, maka seharusnya pembayaran DPLK yang kami terima berkisar Rp. 50 jutaan," ungkap FL kepada TribunAmbon.com, Senin (21/4/2025).

Selain persoalan DPLK, para karyawan juga menemukan adanya kejanggalan terkait upah lembur. 

Mereka baru menyadari adanya komponen upah lembur saat melaporkan pajak penghasilan (SPT) tahunan sejak tahun 2020.

"Kami mulai lapor pajak tahun 2020, ketahuan dari A1 SPT ada upah lemburnya tapi kami tidak pernah terima. Kami lihat dalam formulir A1 ada upah lembur, ketika kami tanyakan ke pihak perusahaan mereka mengaku upah tersebut tidak ada. Kami mencoba mengkonfirmasi kembali ke petugas pajak. Petugas pajak menyampaikan rincian yang terdapat dalam A1 seharusnya diterima oleh karyawan, kalau tidak diterima maka harus ditanyakan kepada perusahaan," jelas FL dengan nada kecewa.

Baca juga: Diduga Oknum Anggota Persit Lakukan Penipuan, Ini Tanggapan Kapendam XV/Pattimura

Baca juga: Batu Merah dan Urimessing Ambon Bakal Dimekarkan, Pelayanan Publik Jadi Alasan Utama

Menurut perhitungan para karyawan, total upah lembur yang seharusnya mereka terima mencapai sekitar Rp. 40 juta per orang, dengan rincian untuk tahun 2024 sebesar Rp. 10 juta, tahun 2023 sebesar Rp. 17 juta, tahun 2022 sebesar Rp. 12 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp. 1 juta.

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan telah dilakoni para karyawan. 

Pada tanggal 6 Januari 2025, mereka mendatangi kantor PT Almera Lintang Pratama Cabang Ambon yang berlokasi di kawasan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. 

Namun, pihak perusahaan tetap bersikukuh bahwa upah lembur tersebut tidak ada.

"Kami sudah melakukan mediasi berulangkali dengan pihak perusahaan tetapi jawaban mereka tetap sama terkait upah lembur tidak ada. Sementara terkait DPLK mereka hanya mengumbar janji nanti dan nanti tetapi tidak ada kepastian," tutur FL.

Merasa tidak ada itikad baik dari perusahaan, para karyawan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku. 

Sayangnya, upaya ini juga belum membuahkan hasil yang signifikan.

Baca juga: Basudara Benelli Ambon: Rindu yang Menyeruak hingga Dijamin Auto Ganteng

Lantaran belum mendapat titik terang, ia bersama beberapa rekannya menyurati Kementerian Ketenagakerjaan dan DPRD Provinsi Maluku.

"Terakhir hari ini kami menyurati Kementerian Ketenagakerjaan dan DPRD Provinsi Maluku. Harapannya ada kepastian terkait hak-hak kami," pungkasnya.

Kasus dugaan penggelapan hak karyawan ini tentu menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan besar terkait tanggung jawab PT Almera Lintang Pratama sebagai perusahaan yang bergerak di sektor vital seperti kelistrikan. 

Para karyawan berharap agar pihak terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan DPRD Provinsi Maluku, dapat segera turun tangan dan memberikan keadilan atas hak-hak mereka yang diduga telah diabaikan selama bertahun-tahun. 

Jika dikalikan dengan 80 karyawan dengan estimasi hak yang sama, total hak yang harus dibayarkan PT. Almera Lintang Pratama diperkirakan mencapai Rp. 7,2 miliar.

Terpisah dari itu Manager Komunikasi dan TJSL PLN UIW MMU, M. Syaiful Ali saat ditemui TribunAmbon.com mengaku pihaknya tidak bertanggung jawab atas permasalahan hak karyawan PT. Almera Lintang Pratama.

Pasalnya, PT. Almera hanya pihak ketiga yang berkontrak dengan PLN.

Namun, ia menyebut dalam kasus ini PLN tidak serta merta lepas tangan. Bahkan PLN menjembatani karyawan untuk mendapatkan hak-hak mereka.

"Dalam kasus ini, PLN sebenarnya tidak dalam posisi tanggung jawab penuh. Kami sebagai penengah yang menjembatani antara karyawan di bawah naungan PT Almera dengan pihak perusahaan tersebut. Yang bertanggung jawab penuh adalah PT Almera Lintang Pratama yang harus menyelesaikan hak-hak karyawan yang belum terbayarkan," ungkap Syaiful saat ditemui diruangan kerjanya, Senin (21/4/2025).

Dirinya memastikan PT. Almera Lintang Pratama saat ini berupaya membayar hak karyawan, namun mengutamakan karyawan yang resign, sakit, meninggal ataupun cacat.

"Informasi yang terakhir dari Almera mendahulukan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yang diperbantukan di PLN, yang sudah resign, sudah meninggal, sakit, cacat dan sebagainya," jelasnya.

Ia pun memohon para karyawan untuk tetap bersabar.

"Jadi mohon mereka bersabar, kami tetap membantu sebisa kami untuk menjembatani Almera dengan mereka. Supaya hak-hak mereka tetap diterima, meskipun ini bukan tanggung jawab penuh dari PLN. Kami hanya menjembatani saja," pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, TribunAmbon.com telah berupaya mengkonfirmasi Kepala PT. Almera Lintang Pratama Cabang Ambon, Trimurniati. Namun belum ada tanggapannya. (*)