Bupati SBT Akan Temui Pimpinan PKS di Jakarta, Upayakan Dukungan Pembangunan Daerah

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta dalam waktu dekat.

Langkah ini ditempuh untuk menjajaki dukungan dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Hal ini disampaikan Fachri saat menggelar pertemuan terbatas bersama Anggota DPR RI Saadiah Uluputty dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Bupati, Rabu (16/4/2025).

“Mungkin satu atau dua hari ke depan baru kita bergerak ke Jakarta, tapi kita mulai dari PKS dulu. Nanti itu bisa dibisik-bisikin ke fraksi yang lain,” ujar Fachri.

Ia menjelaskan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi alasan utama kenapa upaya pembangunan harus didorong dengan lobi-lobi bantuan di tingkat pusat.

Baca juga: Kekurangan Anggaran dan SDM Jadi Alasan DLH SBT Belum Bisa Kelola Sampah di TPA

Baca juga: Daftar 20 Kepala Desa di SBT yang Diperpanjang Masa Jabatannya

Pasalnya, sebagian besar dana APBD terserap untuk belanja pegawai.

“Upaya membangun kabupaten yang kita cintai ini sama sekali tidak bisa kita lakukan dengan sekadar mengharapkan APBD yang sangat terbatas dan lebih besar habis untuk belanja pegawai. Karena itu, butuh kreativitas, butuh langkah-langkah terobosan. Salah satunya adalah dengan datang ke pembuat kebijakan, terutama di pusat,” jelasnya.

Meski kondisi anggaran efisien dan terbatas, Fachri menilai masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan.

Namun peluang itu hanya bisa diakses melalui komunikasi dan kerja sama yang baik dengan para pengambil keputusan.

“Sebenarnya di tahun ini, apa yang disebut efisiensi yang dibayangkan banyak orang, justru menyimpan peluang-peluang yang tidak diketahui. Peluang itu terbuka setelah kita membangun komunikasi dengan teman-teman di pusat, termasuk dengan Ibu Saadiah,” akunya.

Ia menambahkan, sejumlah OPD di SBT telah diminta untuk menyiapkan proposal bantuan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

Proposal-proposal tersebut nantinya akan digunakan untuk pengadaan kebutuhan dasar di berbagai sektor.

“Beberapa waktu lalu kita sudah rapat terbatas dengan pimpinan OPD untuk menyiapkan proposal-proposal. Sekarang sistem perencanaan kita sudah berbasis aplikasi,” tambahnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hanya mengirimkan proposal melalui aplikasi saja tidak cukup.

Diperlukan komunikasi politik yang intens agar program-program yang diusulkan bisa menjadi prioritas di tingkat pusat.

“Proposal yang sudah disampaikan melalui aplikasi, jika tidak diikuti dengan komunikasi dan lobi-lobi politik, semua itu akan sia-sia. Bahkan tidak menjadi prioritas. Sebab dalam pengambilan keputusan di negara ini selalu saja ada pertimbangan politis yang begitu kuat,” tutupnya.