Ketua Sinode GPM Soroti Aktor Intelektual Pada Bentrok di Salahutu  dan Seram Utara

GPM mendesak negara untuk melindungi warganya dan menengahi semua konflik yang terjadi. Pdt. Maspaitella menyatakan bahwa titik api konflik antar-warga di Maluku Tengah sebenarnya sudah dapat diidentifikasi. 

Oleh karena itu, ia menyerukan kepada pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan bijaksana dengan membangun pos-pos pengamanan permanen di titik-titik rawan konflik. 

Langkah ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk proses edukasi perdamaian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan.

Pdt. Maspaitella mengakui bahwa perdamaian idealnya tumbuh dari kesadaran warga. 

Namun, ia juga menyoroti adanya penyebab laten konflik yang perlu diselesaikan oleh negara, seperti masalah batas tanah antar negeri.

Menurutnya, tidaklah elok jika masyarakat terus menjadi korban dan energi terkuras untuk mengatasi dampak konflik tanpa menyelesaikan akar permasalahannya.

"Kami, Gereja Protestan Maluku (GPM), tetap harus menyampaikan nasehat dan anjuran kepada semua warga di Maluku Tengah, mari wujudkan damai. Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas untuk belajar keluar dari masa kelam, dan sembuhkan luka pahit masa lalu," tegasnya.

Pdt. Maspaitella mengingatkan kembali pesan perdamaian yang telah disampaikan pada Persidangan ke-45 MPL Sinode GPM di Rumaholat pada November 2024 lalu. 

Ia berharap agar negeri-negeri di pedalaman mendapat perhatian serius dari pemerintah agar dapat bergerak maju, dan konflik yang terus berulang hanya akan menghambat kemajuan serta merugikan persaudaraan dan generasi mendatang.

Pernyataan keras dari Ketua Sinode GPM ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya menangani dampak konflik, tetapi juga mengungkap dan menindak tegas aktor intelektual yang disinyalir berada di balik terjadinya kekerasan di Maluku.(*)