ABK Asing Ilegal Jadi Masalah Utama Pengawasan Imigrasi Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku tengah berfokus pada penanganan keberadaan Anak Buah Kapal (ABK) asing dengan identitas ilegal yang marak ditemukan di wilayah perairan Maluku. 

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Doni Alfisyahrin, mengungkapkan bahwa permasalahan ini menjadi perhatian utama dalam tiga minggu pertama masa tugasnya di Maluku.

"Kami telah mengidentifikasi permasalahan menonjol terkait keberadaan ABK asing dengan identitas ilegal. Ini menjadi prioritas kami untuk segera ditangani," ujar Doni dalam pertemuan dengan Kapolda Maluku, Senin (17/2/2025).

Doni juga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengalami pemekaran menjadi empat kementerian, sehingga dukungan dari berbagai instansi termasuk Polri sangat diperlukan untuk mengoptimalkan tugas keimigrasian.

Sebagai langkah strategis, pihaknya berencana membangun pos imigrasi di beberapa daerah strategis di Maluku. 

Mengingat wilayah Maluku yang berbasis kepulauan, keberadaan pos imigrasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan keimigrasian secara signifikan.

Baca juga: Ramalan Zodiak Kamis, 20 Februari 2025: Gemini Keluar Zona Nyaman, Libra Penuh Semangat

Baca juga: Mutasi ke Pemprov Maluku, Nurjanah Yunus Kembalikan Mobil Dinas 

Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku. 

Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang sejalan dengan stabilitas sosial di masyarakat. 

"Tegakkan aturan, tetapi jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Zaman sekarang ini kita bertindak harus mengutamakan legalitas tetapi tidak mengesampingkan legitimasi. Sosialisasi kepada masyarakat harus diutamakan agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan baik," kata Kapolda.

Kapolda juga memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan pos imigrasi.

Ia menyarankan agar Kanwil Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Direktorat Polairud Polda Maluku untuk memperkuat sistem pengawasan keimigrasian di wilayah perairan.

"Koordinasi dengan Polairud sangat penting untuk memaksimalkan pengawasan di wilayah perairan Maluku yang luas. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mencegah dan menindak tegas pelanggaran keimigrasian," tandasnya.(*)