Sopir Angkot Mogok, Desak Dishub Ambon Keluarkan Izin Trayek Sesuai Kebutuhan Masyarakat 

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Puluhan sopir angkut jurusan Hatu menggelar aksi mogok di Bundaran Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, Jumat (31/1/2025).

Mereka meminta Dinas Perhubungan (Dishub) kota Ambon saat mengeluarkan izin trayek harus sesuai kebutuhan warga.

Pantauan Tribunambon.com di lokasi, pukul 16:21 WIT, para sopir nampak memarkirkan kendaraan mereka di kedua sisi jalan.

Turut hadir sejumlah sopir angkut Alang dan Liliboi.

Baca juga: Jalan Rusak di Kawasan Gunung Malintang, Warga Dihimbau Berhati-hati Saat Berkendara

Baca juga: Kapendam XV/Pattimura Gelar Coffee Morning dengan Jurnalis, Perkuat Sinergitas Jaga Kedamaian Maluku

Dua mobil Dinas Perhubungan (Dishub) kota Ambon terpantau sedang mengawal aksi tersebut.

Mereka turut menertibkan sejumlah kendaraan yang keluar-masuk jalur angkutan lain.

"Tugas kami disini untuk menertibkan angkut-angkut yang keluar jalur, kalau ada kami suru putar balik," ujar J Ishak Sait, salah satu petugas Dishub saat diwawancarai Tribunambon.com.

Dimulai sekitar pukul 16.00 WIT, aksi mereka langsung ditanggapi petugas Dishub yang berjaga di lokasi.

Yongki Ohorenan, ketua jalur angkut Hatu mendesak agar izin trayek yang dikeluarkan pemerintah harus berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Dinas perhubungan kasi keluar izin trayek angkutan umum itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata karena kepentingan saja," ujarya saat diwawancarai Tribunambon.com, Jumat.

Lantaran tidak mendapatkan titik temu, para sopir direncanakan bakal mendatangi kantor Dishub Ambon, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

"Lebih jelasnya mungkin di hari senin, ketemu sama kadis perhubungan untuk meminta kejelasan menyangkut izin operasi angkut Hatu," tambahanya.

Yongki mewakili rekannya, berharap agar penertibat jalur trayek dan pemberian izin tidak dilaksanakan atas misi berbeda.

"Kami berharap supaya izin trayes dan penertiban jalur itu harus dilakukan sesuai kebutuhan warga," tutupnya.(*)