Dugaan Penyelewengan Anggaran, Perangkat Desa Harap Polisi Usut Tuntas Kegiatan Kemendagri di Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Peserta kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri diikuti ratusan perangkat desa di Maluku meminta agar polisi mengusut tuntas kegiatan dimaksud.

Pasalnya, salah satu peserta Ketua BPD Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Uria Meikudy menduga ada indikasi penyelewengan anggaran pada kegiatan itu.

“Kalau bisa minta polisi untuk usut tuntas kasus ini karena kegiatan Kemendagri tidak mungkin anggarannya kecil. Sehingga ini ada indikasi penyelewengan anggaran,” kata Meikudy kepada TribunAmbon.com melalui telepon, Minggu (22/9/2024).

Dijelaskan, Meikudy tahu betul seperti apa anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan serupa.

Apalagi, kegiatan ini didanai oleh tingkat kementerian pusat bukan daerah.

Baca juga: Perangkat Desa di Maluku Geram Atas Bantahan Panitia Pelatihan: Itu Murni Kami Diterlantarkan

Baca juga: PT. Angan Kreasi Semesta Bantah Terlantarkan Ratusan Perangkat Desa Maluku Usai Pelatihan

“Kami sudah biasa ikut kegiatan seperti ini tapi baru kali ini terjadi ada pergantian uang transportasi yang tidak sesuai,” ungkapnya.

Diberitakan, ratusan perangkat desa di Maluku yang terlibat sebagai peserta dalam pelatihan peningkatan kapasitas merasa tidak puas dengan uang pengganti transportasi hanya Rp3 juta.

Pasalnya, peserta pelatihan itu datang dari berbagai daerah dengan berbagai transportasi yang menelan anggaran perjalanan lebih besar seperti pesawat dan kapal laut.

Belum lagi untuk biaya penginapan yang dipakai saat tiba lebih awal di Kota Ambon sementara kegiatan belum berlangsung.

“Kalau hanya Rp3 juta itu memang ada yang merasa cukup tapi kalau kita yang dari jauh ini kan ada yang naik pesawat dan kapal laut jadi itu tidak cukup,” kata Tounwawan.

Sementara itu perwakilan Regional Manajemen Konsultan I Maluku, Pattiweri menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh peserta.

Kata dia, itu murni karena adanya miskomunikasi antara panitia penyelenggara dengan peserta pelatihan.

“Untuk itu, kami minta maaf atas nama seluruh penyelenggara,” kata Pattiweri kepada wartawan.

Dijelaskan, per orang dibayar Rp3 juta untuk mengganti biaya transportasi yang mulanya menggunakan uang pribadi masing-masing.