Intip Profil 3 Calon Pengganti Gubernur Maluku Murad Ismail, Siapa yang Akan Ditunjuk Jokowi?

Dia mahir dalam bidang Perhubungan.

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Pusat Data Dan Teknologi Informasi komunikasi BSSN.

Pendidikan Militer

• SEPA PK TNI (1991).
• Dik LAPA 1 (1997).
• Dik LAPA 2 (2000).
• Seskoad (2009).

Pendidikan Umum

• S1 (IBM ASMI Jakarta).
• S2 (Universitas Gunadarma Jakarta).

Operasi Militer

• Timor-Timor (1993 Dan 1997).
• Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel dalan Forum Komunikasi dan Koordinasi NAT-CSIRT dengan tema Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pertukaran Informasi Dini Ancaman Siber Lingkup Nasional dan ISAC Ransomware.

Riwayat Jabatan

• Kabag Pam Disinfolahtad (2006- 2008).
• Kabag Sisfo Intel Pam Disinfolahtad (2008).
• Kabid Infosan Pusdatin Kemhan (2013).
• Kabid Bangsisinfohan Pusdatin (2014).
• Kabid Dukops Pusdatin Kemham (2017).
• Kabid Bangsisinfohan Pusdatin Kemhan (2018).
• Kapusdiklat Kemenhan Badiklat Kemhan (2019).
• Dosen Tetap Unhan (2020).
• Kepala Pusat Data Dan Teknologi Informasi Komunikasi BSSN (2021).
• Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber Dan Sandi (BSSN) (2022).

Profil Jufri Rahman

Jufri Rahman lahir di Bontonompo, 19 September 1966.

Dia merupakan mantan pejabat Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dia pernah menjabat Kepala Dinas Pariwisata Sulsel, kemudian Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan, hingga jadi Penjabat (Pj) Bupati Tana Toraja dan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Sebelum akhirnya ke Jakarta untuk menjadi staf ahli KemenpanRB.

Jabatan definitif Jufri di Kemenpan RB adalah Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

"Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Sulbar, melalui wakil-wakilnya di DPRD Sulbar, karena telah memasukkan nama saya dalam usulan ke Kemendagri terkait calon Pj Gubernur Sulbar," kata Jufri Rahman, saat dihubungi, Rabu (5/4/2023).

Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut para pimpinan pemerintah pusat.

DATA PRIBADI