Diduga Ada Upaya Ketua DPC Hanura tuk Selamatkan Caleg Terlibat Politik Uang di Malteng

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Maluku Tengah Sulaiman Opier diduga telah melakukan manuver politik ke Bawaslu setempat untuk menyelamatkan Caleg Wiliam Lomo dari jeratan pidana politik uang.

Padahal diketahui bahwa kasus keterlibatan Wiliam telah memenuhi unsur pelanggaran Pemilu yang oleh Bawaslu, baik syarat formil maupun materil.

Hal ini disampaikan ketua LSM Pukat Seram, Fahri Asyathiri di Masohi, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya upaya Ketua DPC Hanura ini tercium setelah dirinya menerima informasi bahwa Opier bersama beberapa rekannya mendatangi Kantor Bawaslu untuk melakukan upaya negosiasi pencabutan laporan dugaan politik uang Caleg Hanura Dapil I itu.

Upaya ini kemudian menurutnya sangat tidak etis jika seorang ketua partai malah sengaja untuk menghambat proses demokrasi yang sementara dijalankan oleh Bawaslu sebagai lembaga pemantau Pemilu.

"Jadi pertama, sikap LSM tetap sama seperti kemarin, mendorong Bawaslu. Nah tapi bila ada unsur pimpinan partai mendatangi bawaslu yang diduga untuk mengintervensi proses kasus yang sedang ditangani Bawaslu itu jelas kekeliruan besar," kata Fahri.

Dikatakan, kalau misalnya kehadiran Opier dan antek-anteknya itu hanya untuk memastikan suara partai tidak bergeser dengan bergulirnya kasus ini di Bawaslu dan Gakkumdu, itu pun tidak masuk akal.

Baca juga: DPC Hanura Malteng Buka Suara soal Caleg Terlibat Politik Uang

Sebab, seorang Ketua Partai menurutnya sudah pasti tahu apa dampaknya ke partai jika seorang Caleg tersandung kasus politik uang saat pelaksaan Pemilu berlangsung.

"Kalau misalnya mereka datang untuk memastikan bahwa apakah kasus itu berpengaruh pada suara partai atau tidak, sebenarnya tidak perlu. Karena pimpinan partaikan dia baca undangan-undang, dia baca PerBawaslu dia baca peraturan KPU, masa dia tidak tau itu. Jadi alasan itu agak tidak masuk akal," jelas Fahri penuh heran.

Dan sebenarnya, lanjut dia, tidak boleh ada upaya-upaya intervensi ke Bawaslu.

Harusnya Partai mendorong Bawaslu untuk memastikan kasus itu hingga tuntas.

"Karena kan perilaku mani politik ini mencoreng juga kan nama partai. Jadi sebenarnya partai Hanura harus mendorong Bawaslu bila perlu membuka akses seluas-luasnya ke Bawaslu untuk memproses kasus itu sebagaimana pernyataan ketua Bawaslu tadi kan bahwa prosesnya tetap jalan," pinta Fahri.

Fahri juga menegaskan bahwa sikap yang ditunjukan Ketua DPC Hanura Maluku Tengah ini memberikan citra buruk bagai partai yang didirikan oleh Jendral Purnawirawan Wiranto itu.

"Jadi terbaca di publik bahwa kesan bahwa pimpinan partai ini dia semacam sedang berupaya untuk mengintervensi," sebutnya.