PDI-P: Berpihak ke Paslon Prabowo-Gibran Manifestasi Ambisi Kekuasaan Jokowi Tiga Periode

LABUAN BAJO, TRIBUNAMBON.COM - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan keberpihakan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan manifestasi ambisi kekuasaaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak pada pemilu asalkan tidak memakai fasilitas negara.

“Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode," ujar Hasto, Kamis (25/1/2024).

Hasto menilai, pernyataan Jokowi tersebut telah menciptakan sentimen sangat negatif, baik di masyarakat maupun insan politik.

Pernyataan Jokowi, menurut dia, selain melanggar etika politik juga melanggar pranatan kehidupan bernegara yang baik.

Ia juga menilai, publik saat ini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan Gibran maju dalam Pilpres 2024.

Hasto juga menduga rakyat memahami ambisi Jokowi untuk presiden tiga periode yang dapat dilihat dari membuntuti kampanye capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Khususnya di Jateng, Jatim, Lampung, dan NTT. Sebab Ganjar Pranowo itu presiden rakyat, dekat dengan wong cilik, memiliki program rakyat miskin yang diterima luas, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah ketegasan Prof Mahfud MD," tutur Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Hasto mengatakan, pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye itu juga sangat tidak elok karena disampaikan di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta jajaran TNI.

Sebab, pernyataan itu dinilai bisa membangkitkan psikologis TNI secara tidak langsung untuk turut patuh pada ambisi panglima tertinggi, yakni presiden.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Tak Pantas Tunjukkan Keberpihakannya di Pemilu 2024

Padahal, kata Hasto, TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral dalam pemilu.

"Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis," ujar Hasto.

"Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinkan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.