Pengamat Sebut Jokowi Tak Pantas Tunjukkan Keberpihakannya di Pemilu 2024

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto mengatakan, seorang presiden bukan hanya tak pantas, melainkan juga tak menunjukkan sikap kenegarawan ketika berpihak pada pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan Arif Susanto merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden hingga menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu.

“Kalau kita hanya berpijak pada apa yang legal, tentu saja itu boleh. Tetapi, kalau kita berpijak pada etika, itu bukan hanya tidak pantas, tapi itu juga tidak menunjukkan sikap kenegarawan Pak Jokowi,” kata Arif dilansir dari Kompas.com, Jumat (26/1/2024).

Arif mengatakan, Jokowi yang menjadi presiden dua periode seharusnya bisa menunjukkan sikap kenegarawan.

Akan tetapi, menurutnya, yang terlihat justru sebaliknya.

“Justru sebagai orang yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya, Pak Jokowi justru terlibat aktif dalam pemilu sekarang. Endorsement pasangan (calon) nomor dua dan makin lama makin terang-terangan,” ujarnya.

Arif mengaku khawatir negara akan autopilot jika Jokowi benar-benar aktif dalam Pemilu dan melakukan kampanye

“Tidak ada pilotnya, tidak ada kopilotnya juga, tidak ada aparatur yang support di level mulai dari kementerian sampai paling bawah,” kata Arif.

Baca juga: Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye, Cak Imin: Kalau Tidak Cuti Repot

“Saya pikir perlu ada sebuah kesadaran baru, harus ada pembedaan antara kepentingan politik yang partikular dibandingkan kepentingan politik yang sifatnya kebangsaan,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilu.

Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi.(*)