Kepemiluan
Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye, Cak Imin: Kalau Tidak Cuti Repot
Saran cuti itu disampaikan menyusul pernyataan Jokowi bahwa Presiden punya hak untuk berpihak dan berkampanye dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
PASURUAN, TRIBUNAMBON.COM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk cuti.
Saran cuti itu disampaikan menyusul pernyataan Jokowi bahwa Presiden punya hak untuk berpihak dan berkampanye dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pria yang karib disapa Cak Imin ini mengatakan, negara demokrasi mestinya menjamin konstasi elektoral berjalan dengan adil.
“Aparat harus netral, itu perintah undang-undang. Termasuk Presiden. Presiden punya hak pilih, tetapi Presiden kalau memihak harus cuti,” katanya lagi.
Menurut Cak Imin, sikap Jokowi selaku Presiden yang tidak netral dalam Pilpres 2024 dapat menimbulkan kekacauan politik. Sebab, kontestasi akhirnya berat sebelah.
“Kalau tidak cuti repot. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan,” ujarnya.
Baca juga: Jika Terpilih, Cak Imin Janji Naikkan Anggaran Dana Desa jadi Rp 5 Miliar per Desa
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kembali menyinggung soal keadilan dalam hukum dan pemerintahan.
Dia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala urusan harus mengikuti aturan yang berlaku. “Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Semua harus tunduk pada hukum. Tidak boleh hukum ditaklukan oleh kekuasaan,” kata Cak Imin.
Sebelumnya, Jokowi secara terang-terangan menyatakan bahwa Presiden punya hak untuk berpihak dan berkampanye.
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa hak yang sama juga dimiliki oleh para menteri. Sebab, jabatan itu merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik.
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu siang "Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya lagi.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.