Partisipasi Program KB di Maluku Tenggara Masih Rendah, Ohoi Dunwahan Jadi Pusat Layanan 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKB) Maluku Tenggara, Thalib Renhoran menyatakan partisipasi KB masyarakat masih rendah. 

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang peringatan ke-95 Hari Ibu Nasional dimana DPPKB menggelar pelayanan keluarga berencana (KB) di 11 kecamatan di wilayah Malra. 

“Untuk malra, pelaksanaannya secara serentak dan kami pusatkan di Ohoi Dunwahan Kecamatan Kei Kecil," ujar Renhoran di ruang kerjanya Selasa (28/11/2023).

Menurutnya, alasan penetapan Ohoi (desa) Dunwahan sebagai sentral layanan KB 2023 lantaran Ohoi Dunwahan memiliki posisi strategis yang berdekatan dengan beberapa ohoi yang tingkat partisipasi program KB-nya masih rendah tetapi memliki pasangan usia subur (PUS) cukup tinggi.

Menurutnya, program layanan KB merupakan program nasional yang gratis biaya dan dilaksanakan serempak di semua provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Baca juga: Alumni PB IPMAS Minta Pemneg Tolak Kehadiran PT IAM di Negeri Sepa

“Kami bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat," katanya.

Dia menambahkan, tujuan pelayanan KB adalah memberikan kepastian kepada masyarakat tidak bermaksud membatasi jumlah anak melainkan lebih fokus kepada penggunaan alat kontrasepsi dalam rangka mengatur jarak kelahiran anak sehingga suami istri memiliki waktu luang untuk bisa mencari nafkah tambahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya kata Renhoran, pelayanan KB yang melibatkan Pemerintah Daerah, Tenaga Puskesmas, bidan desa, kader, dan Pemerintah Ohoi tersebut akan berlangsung hingga 3 Desember 2023.

“Para kader di desa sangat luar biasa karena bersama bidan desa mereka bisa menggiring dan memengaruhi pasangan usia subur untuk menggunakan salah satu satu alat kontrasepsi sesuai keinginan masyarakat," ungkapnya.

Dia menegaskan, petugas hanya memberikan sosialisasi dan edukasi.

Pengambilan keputusan untuk menggunakan salah satu alat kontrasepsi merupakan kewenangan dari pasangan usia subur.

"Untuk itu kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran dan suksesnya pelayanan KB di Malra," tandasnya. (*)