Nazaruddin Kena Cecar DPRD Karna Curhat Tak Mau Jadi Dirut Bila Tahu Hutang RSUD dr Haulussy

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Direktur RSUD dr. M. Haulussy Ambon, Nazaruddin curhat tak ingin menjadi direktur bila sedari awal sudah mengetahui RSUD memiliki hutang hingga Rp 32 Miliar.

Baik hutang obat-obatan maupun jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.

Hal itu ia katakan saat rapat bersama, DPRD Provinsi Maluku terkait jasa Nakes di ruang Paripurna Baileo Rakyat Karpan, Ambon, Senin (28/8/2023) sore.

“Kalau saya tahu hutang Rp 30 miliar saya gak mau masuk, Pak. Saya baru tahu kalau ada hutang setelah saya dilantik,” kata Nazaruddin.

Nazaruddin mengaku setelah masuk, dia langsung meminta inspektorat untuk audit, dan ketahuan bobrok rumah sakit plat merah tersebut.

Dijelaskannya, sudah berupaya agar bisa segera dilakukan pembayaran hingga berangkan ke Jakarta Pusat namun hasilnya nihil.

Baca juga: Miliki 1,08 Gram Ganja, Gazali Husen Divonis 5 Tahun Penjara

“Saya kalau ada uang sudah saya bayar itu,” ketusnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina mencerca Nazaruddin lantaran hanya berani bersuara di Wakil Rakyat namun tak sampaikan langsung ke Gubernur Maluku, Murad Ismail. Maupun Sekda Maluku, Sadali Ie.

Padahal, Pemerintah Provinsi yang pegang kendali atas keuangan daerah.

“Bapak jangan bicara seperti, kalau kami punya uang sudah kami bayarkan dari dulu itu pak. Kami sangat concern dengan hal ini dari lama. Jangan-jangan bapak berani bicara seperti ini ke kami, tapi tidak berani bicara dan sampaikan langsung ke Gubernur dan Sekda. Bapak harusnya berani bicara langsung ke mereka, mereka yang punya uangnya,” tegas Pattiasina.

Sementara itu, Irban I Inspektorat Maluku, Ibrahim Salong mengatakan total insentif tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr. M. Haulussy Ambon yang belum dibayarkan yakni sebesar Rp 21,6 miliar.

Miliaran rupiah tersebut merupakan akumulasi jasa nakes yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2023.

“Untuk total jasa dari 2020 sampai sekarang yang sudah kita hitung itu mencapai 21.6 miliar rupiah dan belum terbayarkan kepada tenaga kesehatan termasuk didalamnya itu dokter spesialis,” kata Salong.

Lanjut dijelaskannya, miliaran rupiah tersebut merupakan insentif jasa bagi semua nakes di rumah sakit plat merah itu, termasuk dokter Spesialis yang saat ini mogok dengan alasan belum dibayarkan insentif.

Dalam uang tersebut terbagi untuk tiga jenis jasa. Yakni jasa BPJS Non Covid-19, BPJS Covid-19 dan Jasa Perda pasien umum non BPJS.

Untuk jasa BPJS Non Covid-19 total mencapai Rp 16.590.372.640 dengan rincian tahun 2020 susulan Januari sampai Desember 2020 Rp 2.522.498.760.

Salong menambahkan saat ini Pemerintah baru akan memproses pembayaran Jasa Perda pasien umum non BPJS tahun 2021 dengan nilai Rp 1.283.900.804.

Dirincikannya, total jasa nakes BPJS Non COvid-19 untuk Januari sampai Juli 2021 sebesar Rp 1.508.358.480, kemudian usulan jasa Nakes April sampai Oktober 2021 sebesar Rp 2.937.838.880.

Selanjutnya, susulan September sampai Oktober sebesar Rp 240.380.760 dan susulan November sampai Desember sebesar Rp 393.448.920.

Sehingga total jasa tahun 2021 yang harus terbayarkan sebesar Rp 4.880.030.040.

Kemudian total jasa Nakes tahun 2022 sebesar Rp 6.013.503.680, dengan rincian, Januari sampai Juni sebesar Rp 2.921.368.960 dan Juli sampai Desember sebesar Rp 2.092.134.720.

Sementara, Jasa tahun 2023 total sebesari Rp 3.174.340.160.

Sedangkan untuk Jasa BPJS Covid-19 tahun 2022 Rp 1.703.941.200 dan tahun 2023 Rp 1.785.488.200.

Serta jasa Perda pasien umum tahun 2021 sebesar Rp 1.283.900.849, tahun 2022 sebesar Rp 1.348.586.740 dan tahun 2023 bulan Januari sampai Juni sebesar Rp 592.486.543.

Sehingga total keseluruhan Jasa BPJS Covid-19 yang belum terbayarkan sebesar Rp 3.224.975.124. (*)