Dugaan Korupsi
BKPM Maluku Diduga Manipulasi Data dan Anggaran Surveilans Pengidap TB
Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi untuk Surveilens TB pun tak sedikit, berkisar Rp 150-200 juta
Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Balai Kesehatan Provinsi Maluku diduga memanipulasi data dan anggaran Surveilans TB.
Surveilans TB merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB.
Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi untuk Surveilens TB pun tak sedikit, berkisar Rp 150-200 juta
" Banyak yang tidak turun melakukan pendataan, tapi menggandakan nama saja," kata salah satu sumber kepada TribunAmbon.com.
Sumber menjelaskan, tak semua pegawai Surveilens turun ke lapangan.
Namun, data surveilens lengkap.
Untuk membuat data tersebut seakan-akan asli, sejumlah petugas yang berkewajiban melakukan pendataan, sengaja menipulasi tanda tangan dan cap desa.
Dari informasi yang dikumpulkan, stempel pemerintah desa yang diduga dipalsukan yakni, stempel Psmerintah Negeri Batu Merah, Negeri Passo, stempel Pemerintah Negeri Soya.
Untuk diketahui, setiap pegawai yang melakukan Surveilens mendapat honorarium.
Namun, tak semua mengambil honorarium Surveilans tersebut.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, manipulasi dilakukan untuk surveilens akhir tahun 2022.
Baca juga: 7 Tersangka Kasus Korupsi Kapal Pemda SBB yang Mangkir Harus Dipanggil Paksa
" Setiap pegawai, kurang lebih ada 71 orang, berkewajiban melakukan pendataan warga mereka, tapi banyak yang tidak bekerja, dan laporan itu dibuat-buat saja," urainya.
Sementara itu, Kepala Tata Usaha (KTU) BKPM, Habsah Marasabessy membantah hal itu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.