Jukir Kesal Oknum Pegawai Pemkot hingga TNI/Polri Kerap Tak Bayar Parkir

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Juru Parkir (Jukir) di Kota Ambon mengeluhkan oknum pegawai Pemerintah Kota yang kerap tak membayar biaya parkiran.

Padahal, pembayaran parkiran merupakan salah satu program Pemkot Ambon untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD).

Salah seorang Jukir di Jalan AY. Patty, Acil Lessy menuturkan oknum pegawai Pemkot Ambon enggan bayar retribusi parkir sesuai yang ditetapkan serta hitungan waktu parkir.

Bahkan dirinya sering berdebat dengan mereka agar bisa membayar tiket parkir.

"Saya selalu bingung kenapa Pemkot Ambon yang membuat peraturan untuk penagihan retribusi parkir namun pegawainya sendiri yang malah tidak menunjang program tersebut," kata Acil kepada wartawan, Sabtu (3/6/2023).

Baca juga: Sampah Menumpuk di Wara Ambon, Sudah Timbulkan Bau Busuk

Baca juga: BPBD Ambon Beberkan 41 Titik Rawan Bencana, Waspada Cuaca Ekstrem!

Dijelaskannya, oknum pegawai paling sering tak bayar parkir di area pertokoan, depan Counter Hp Samsung Gadget World sampai depan Puskud.

Dijelaskannya, para pegawai hanya ingin membayar Rp 3 ribu - Rp 5 ribu.

Sementara, biaya parkir meningkat per jamnya bila parkir di zona progresif seperti AY. Patty dan Jalan Diponegoro.

Khusus roda empat, tarif awal dikenakan Rp 4 Ribu dan akan bertambah Rp 2 Ribu per jamnya.

"Setiap Senin, parkir mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore otomatis hitungannya meningkat misalnya kalau hanya parkir kemudian jalan harganya 5 ribu tapi kalau satu hari hitungan mulai jam 8-5 sore tadi dihitung 30 ribu namun mereka para pegawai malah debat panjang dengan kami para Jukir. Bahkan ada yang hanya bayar 5 ribu meski parkirnya satu hari hitungan jam kantor,” jelasnya.

Acil pun kesal lantaran, terkadang harus nombok biaya parkir pegawai yang enggan bayar penuh.

“ Kami sebagai jukir berharap ada perhatian serius untuk persoalan ini. Kami hanya menjalakan tugas yang sudah diberikan pemerintah kota Ambon lewat Dinas Perhubungan namun pegawai Pemkot sendiri mala tidak ikut aturan, padahal peraturan ini berlaku untuk semua bukan hanya masyarakat," tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan jukir lainnya, Any.

Namun, bukan oknum Pemkot Ambon saja, melainkan aparat TNI/Polri.

Any yang menjaga parkiran di Jalan Diponegoro mengatakan aparat keamanan juga sering tak bayar parkir.

"Kami disini cukup risi ketika ada oknum TNI dan Polri yang menggunakan lahan parkir tapi tidak mau bayar. Ada kalanya kita sampai berdebat dan adu mulut hanya soal retribusi parkir. Apakah mereka berpikir karena pekerjaan kami yang rendah sampai kami tak dianggap, kami juga tak tahu," kata Any.

Meski tak mengenal oknum aparat tersebut, Any dan rekan lainnya telah melapor ke Pemkot Ambon.

Dia berharap, hal ini bisa segera diusut Pemerintah.

“Kami sudah melaporkan kepada pegawai yang mengawasi lokasi disini. Kami berharap secepatnya ada langkap antisipatif yang diambil sebab mau pangkat tinggi maupun rendah tidak pernah kami dihargai padahal pemerintah melalui dinas perhubungan sudah melakukan langkah yang baik untuk menunjang PAD namun masih saja ada yang tak menggubris dan tak mendukung program pemerintah kota Ambon," tandasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolah sarana prasarana teknis Perhubungan kota ambon membawahi Terminal dan Perparkiran, Petrus Ngeljaratan mengatakan keluhan tersebut akan disampaikan langsung kepada Wali Kota Ambon.

"Yang tidak mau membayar parkir sebagai bawahan kami akan sampaikan langsung kepada pimpinan dalam hal ini pak Walikota untuk mengambil langkah tegas karena ini menyangkut Penerimaan daerah," tegasnya saat dikonfirmasi usai penyerahan alat pembayaran digital.