PMII Serbu Kantor Gubernur Maluku Menyoal Dana Pinjaman SMI yang Dinilai Tak Tepat Sasaran

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon gelar aksi demo di Kantor Gubernur Maluku, Senin (20/2/2023).

Dalam aksi yang dimulai pukul 12.15 WIT ini, belasan Mahasiswa itu menuntut transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana pinjaman SMI.

Termasuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno atas 16 program kerja yang disuarakan diawal kepemimpinan.

Mereka membawa sejumlah poster tuntutan dan megaphone dalam aksinya.

Koordinator Lapangan, Sahril Muslih Pinjaman dana SMI tidak tepat sasaran dan tak sesuai kebutuhan masyarakat Maluku.

"Pinjman dan SMI yang penggunaannya tidak tepat sasaran dan juga salah penyalagunaan anggaran dan tidak transparansinya kepada masyarakat maluku serta 16 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang menjadi harapan besar rakyat maluku tidak berjalan maksimal," kata Sahril di depan Kantor Gubernur Maluku.

Menurutnya, dana pinjaman SMI sebesar Rp 700 Miliar itu seharusnya juga dipergunakan untuk memberantas kemiskinan. Apalagi Maluku Tak lepas dari predikat lima besar Provinsi termiskin di Indonesia.

Baca juga: Alami Gangguan Handle Gas, KM Cantika Lestari 77B Tunda Keberangkatan ke MBD Hari Ini

Baca juga: Soal Aliran Dana SMI, RUMMI Lapor Wattimury dan Sangkala ke Kejati Maluku

"Pinjaman dana SMI menjadi harapan besar bagi masyarakat malauku untuk sekiranya provinsi maluku dapat keluar dari predikat ke empat provinsi termiskin di Indonesia serta dapat menekan angka kemiskinan dan mampu membuka lapangan kerja kepada masyarakat Maluku," jelasnya.

PMII menilai Murad Ismail tak mampu membawa Maluku ke arah yang lebih baik.

Saat sedang beraksi lebih dari satu jam, sekitar pukul 13.42 WIT, masa aksi di terima oleh Plh. Ka Kesbangpol Maluku, Z. Latuconsina.

"Saran saya adik-adik buat surat audance sehingga kami akan menghadirkan semua instansi terkait dalam rangka dialog langsung mengenai Pembangunan dan Program Kerja Gubernur, aerta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah," tandasnya. (*)