Soal Dana KIP SD Inpres Ulatu, Rafid Humolungo; Tentu Bukan Diabaikan

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Rahmat Tutupoho

SBB, TRIBUNAMBON.COM - Laporan dugaan penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) SD Inpres Ulatu yang dilaporkan warga sejak Agustus 2021 silam berjalan tanpa kabar.

Perkara yang penanganannya kurang jelas itu memicu emosi warga Dusun Ulatu, Kecamatan Huamual sekaligus menilai Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB lelet.

Menanggapi itu, Kasi Intel Kejari SBB, Rafid Humolungo menjelaskan, bukan sengaja diabaikan dan ditunda, pada prinsipnya pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk klarifikasi/permintaan keterangan tetap akan ditempuh.

Tetapi, aduan masyarakat pun masuk di Aparat Penegak Hukum (APH) lain, untuk itu Kejari sedang berkoordinasi guna memastikan apakah laporan itu sudah ditangani atau belum.

"Terkait dana KIP, Kejari tidak sengaja mengabaikan dan menunda. Namun, APH yang lain juga mendapat aduan atau laporan itu, makanya koordinasi dulu. Telah ditangani atau belum," kata Humolungo di ruang kerjanya kepada TribunAmbon.com, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Kapolres Seram Bagian Barat Bantah Lambat Tangani Dugaan Korupsi Dana KIP

Ia mengaku, sebenarnya terkait surat perintah pelaksanaan pemeriksaan sudah siap diterbitkan, sambil tunggu disposisi pimpinan.

Sementara juga masih banyak aduan dan agenda prioritas yang dijalankan Kejari, dari inspeksi hingga kunjungan pimpinan.

"Tinggal didisposisi oleh pimpinan, penerbitan sprint itu sebenarnya dari pekan kemarin. Tapi, banyak kegiatan dan paling penting APH lain juga dapat laporan. Jadi, koordinasi dulu, jika belum ditangani, Kejari bertindak," ucapnya.

Tentunya, hari inipun Kejari lakukan koordinasi intens dengan APH yang mendapat laporan dugaan menilap dana KIP tersebut.

"Kejari langsung berkoordinasi hari ini pula. Terima kasih kepada media dan masyarakat yang mengawal perkara demi mendukung kemajuan Daerah ini," pungkasnya.