DPRD Apresiasi Pemasangan Pembatas Jalan di Jl Jenderal Soedirman Ambon, Tetap Inginkan Ada Flyover

TRIBUNAMBON.COM - Pemasangan pembatas jalan di Jl jenderal Soedirman Ambon diapresiasi DPRD.

Sebab dengan pemasangan pembatas jalan di Jl jenderal Soedirman Ambon, paling tidak bisa mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Apalagi belakangan ini, kemacetan di Jl Jenderal Soedirman Ambon sangat krodit.

Perlu ada inovasi dari pemerintah, agar kemacetannya paling tidak bisa berkurang.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far berharap kebijakan pembatas jalan di Jl. Jenderal Soedirman Ambon dapat membawa perubahan untuk atasi kemacetan.

“Semoga dengan adanya pembatas jalan di Jl. Jenderal Soedirman Ambon ini bisa menjawab masalah kemacetan di Kota Ambon,” kata Harry kepada TribunAmbon.com, Minggu (2/10/2022).

Baca juga: Warga Sesali Ada Pembatas Jalan di Jl Jenderal Soedirman Ambon; Padahal Macet dari Antrian SPBU

Baca juga: Jalan Berlubang di Depan Kantor Kehutanan Ambon Sering Sebabkan Macet dan Kecelakaan

Dikatakan, DPRD selalu mendukung penuh upaya-upaya untuk mengurai kemacetan di Ambon.

Terpenting, dari segala kebijakan itu muaranya tidak menyusahkan masyarakat.

“Karena semuanya kan ada kepentingan masyarakat disini yang harus dijaga dalam mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain,” ungkapnya.

Politisi Perindo itu juga meminta agar pihak terkait bisa selalu mengutamakan sosialisasi sebelum suatu kebijakan diterapkan.

“Karena masyarakat juga pasti tetap mendukung selagi output benar-benar tercapai untuk macetnya terurai. Yang terpenting, bahwa diimbau bagi petugas di lapangan untuk selalu tingkatkan sosialisasi dan pendekatannya lebih humanis ke masyarakat,” tandas Harry.

Demikian dia tetap berharap realisasi pemerintah untuk bisa membangun fly over (jembatan layang).

"Kalau bisa, memang kita inginkan bangun flyover. Karena itu akan bisa memecah kemacetan secara menyeluruh," pintanya.

Pantauan TribunAmbon.com, pembatas jalan terpasang sepanjang 50 meter lebih, terhitung mulai depan Patung Pahlawan Nasional Maluku hingga di depan Cafe baSnup.

Pemasangan pembatas jalan itu untuk mengurai kemacetan, terutama di Simpang Lima yang kerap menjadi pemicu kemacetan di Jl Jenderal Soedirman Ambon.

Simpang lima menjadi titik temu kendaraan dari lima arah, yakni dari arah Kebun Cengkeh, Galunggung, arah kota menuju luar kota dan sebaliknya serta masuk keluar kendaraan dari SPBU Kebun Cengkeh.

Kini pengendara dari arah dalam kota tidak bisa langsung menuju arah Kebun Cengkeh atau SPBU, tapi harus putar di ujung pembatas.

Dan sebaliknya, kendaraan dari arah Kebun Cengkeh dan Galunggung menuju luar kota juga memutar di akhir pembatas.

Rencana Pembangunan Flyover

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mempertimbangkan pembangunan Flyover Mardika hingga Tantui sebagai solusi alternatif atasi kemacetan di daerah itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette mengatakan, solusi alternatif pembangunan Flyover itu berdasarkan n hasil diskusi kelompok terpumpun Bidang Perhubungan Darat di Ambon.

Untuk mengurangi kemacetan di Ambon, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan Flyover Mardika hingga Tantui.

Flyover tersebut rencananya dibangun dari Mardika ke Batu Merah atau Mardika ke Tantui.

"Alternatif dua itu kira membangun jalan flyover dari Mardika ke Batu Merah bahkan Mardika-Tantui. Itu konsep yang ditawarkan," kata Sapulette di Balai Kota Ambon, Kamis (21/7/2022) lalu.

Sementara untuk alternatif pertama, lanjutnya, yakni pembangunan tiga underpass di Jalan Jenderal Sudirman.

"Beberapa pembangunan infrastruktur tambahan misalnya pembangunan 3 underpass di Depan Masjid An-Nur Batu Merah dan 2 di Kebun Cengkeh dekat Santika Hotel Premiere Ambon," lanjutnya.

Menurutnya, untuk merealisasikan underpass maupun flyover, Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Balai Jalan hingga ke Kementerian, terkhusus pembangunan Flyover Mardika.

Menurut Sapulette, untuk membangun flyover, pemerintah harus membuat kajian Feasibilty Study (FS) atau analisa kelayakan proyek dan juga Detail Engineering Design (DED).

Serta Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan analisis dampak Lalu lintas.

"Untuk jalan pesisir pantai mardika atau flyover mardika sampai tantui itu ada perlu kajian-kajian misalnya Feasibilty study atau FS yang mesti dilakukan oleh pemerintah kota, kemudian lagi mesti ada detil engineering desain. dari detil engineering desain itu perlu di buat Amdal atau analisa mengenai dampak lingkungan dari pembangunan flyover itu sendiri dan analisa dampak lalu lintas," jelasnya.

Lanjutnya, bila semua hal itu telah dipersiapkan maka bisa disampaikan ke Balai Jalan Nasional, Pemerintah Provinsi Maluku hingga ke Pemerintah Pusat.

"Empat hal ini mesti kita siapkan sehingga usulan-usulan ini kita sampaikan kepada balai maupun pemerintah provinsi lalu disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan penata ruang Republik Indonesia di Jakarta," jelasnya.

Sebelumya, Kapolda Maluku, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Maluku, Balai Jalan Nasional IX Maluku, Direktur Lalu Lintas Polda Maluku, dan Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease serta Pemerintah Kota Ambon melakukan diskusi pada Selasa (19/7/2022) lalu.

Pembahasan utama dalam kegiatan diskusi tersebut terkait Evaluasi Sararna Prasarana Jalan untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Kendaraan di Kota Ambon.

Pasalnya, Kota Ambon semakin hari semakin padat kendaraan. (*)