Breaking News:

Tambang Emas Gunung Botak

Gunung Botak Menuju Tambang Rakyat, Hak Tenurial Dibahas Mendalam

FGD tentang hak tenurial Gunung Botak ini tentu akan memberikan gambaran riil persoalan sepereti yang sudah diteliti oleh para peneliti.

Pemprov Maluku
Focus Group Discussion (FGD) terkait diseminasi hasil penelitian tentang Hak Tenurial Gunung Botak, Desa Dafa, Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Jumat (23/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait diseminasi hasil penelitian tentang Hak Tenurial Gunung Botak, Desa Dafa, Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Jumat (23/9/2022).

Sebelum acara dilanjutkan dengan diskusi, tim peneliti yang terdiri dari Prof. Agus Kastanya, Dr. Daju Resosudarmo dan Dr. M.Tjoa memaparkan hasil kajian penelitian dengan judul "Tenurial rights, livelihoods, gender and environment in artisanal and small-scale mining: the gold rush of mount Botak, Buru Island untuk kemudian memperoleh masukan dalam rangka memperkuat/penyempurnaan hasil kajian.

Hak tenurial berarti sekumpulan hak yang mencakup hak mengakses dan hak pakai untuk mengelola, eksklusi, dan mengalihkan. 

Salah satu peneliti, Dr. M.Tjoa, dosen Kehutanan Unpatti mengatakan, tujuan penelitian tersebut yakni memahami permasalahan tenurial yang mendasari konflik di pertambangan rakyat skala kecil, memahami bagaimana pengaturan hak tenurial mempengaruhi mata pencaharian di pertambangan rakyat skala kecil.

Selain itu, memahami dampak gender dari hak tenurial di pertambangan rakyat skala kecil, memahami bagaimana tenurial mempengaruhi lingkungan dari kegiatan pertambangan rakyat skala kecil.

Baca juga: Mahasiswa Buru ke Polisi: Segera Tangkap Pemain Besar di Tambang Emas Ilegal Gunung Botak

Serta menghasilkan pilihan kebijakan berbasis penelitian yang mengatasi masalah sosial-lingkungan pertambangan rakyat skala kecil.

“Persoalan inilah yang kemudian menjadi latar belakang kami dalam melakukan penelitian,” ungkap Tjoa saat FGD di ruang rapat utama Lantai II Kantor Gubernur Maluku.

Sementara itu, Penjabat Sekda Sadali Ie mengatakan, acara FGD di hari ini tentu akan memberikan gambaran riil persoalan tenurial Gunung Botak yang dipresentasikan oleh tim peneliti.

"Kami berharap diskusi hari ini dapat memberikan suatu rekomedasi terbaik dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan di gunung Botak, sehingga kedepan akan dikelola secara baik, secara modern dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," tandas Sekda.

Di lain sisi, Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy berharap konsep dari kajian ini akan dapat menjadi dasar dan kebijakan-kebijakan bagi Pemda Kabupaten Buru untuk mendorong sumber daya alam yang sustainable dan bermanfaat secara ekonomi untuk kebutuhan masyarakat.

“Banyak hal yang kemudian bisa dirumuskan terkait masukan dari hasil kajian ini, diantaranya bagaimana mengelola persoalan-persoalan adat yang kemudian berimplikasi pada hak-hak tenurial yang kemudian di kompilasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi untuk PAD,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, diseminasi hasil penellitian ini merupakan penelitian antara Staf Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Dosen Australia National University (ANU) yang diharapkan menjadi bahan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan penambangan di Gunung Botak.

FGD diikuti Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Buru (Sekda dan para Asisten, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Pertanian, Kadis Sosial, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta Rektor Iqra Buru melalui zoom meeting.

Selain itu, hadir secara offline Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved