Breaking News:

Ambon Hari Ini

PMII Ambon Nilai DPRD Gagal Kawal Kepentingan Rakyat

Serupa dengan itu, Ketua Eksternal PMII Ambon, Husen Marasabessy pun menilai DPRD lemah dalam fungsi pengawasan.

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
PMII Ambon gelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Ambon, Kamis (22/9/2022). Pendemo minta polisi segera menangkap dan penjarakan Azis Tunny dan Alham Valeo. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ambon menilai DPRD gagal kawal kepentingan rakyat.

Penilaian itu diungkapkan mahasiswa menyusul kasus dugaan pemerasan mantan Ketua BPD HIPMI Maluku Azis Tuny serta pungutan liar terhadap pedagang oleh Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika Ambon (APMA) Alham Valeo.

“Padahal area vital pertumbuhan ekonomi itu ada di Pasar Mardika, jadi bagaimana bisa ada dugaan tindakan suap dan pungli itu berarti DPRD Kota Ambon tidak serius, bahkan gagal mengawal kepentingan rakyat,” kata Jenderal Lapangan massa aksi PMII Ambon, Taufik Souwakil di Ruang Paripurna Baileo Belakang Soya Ambon, Kamis (22/9/2022).

Serupa dengan itu, Ketua Eksternal PMII Ambon, Husen Marasabessy pun menilai DPRD lemah dalam fungsi pengawasan.

Pasalnya, DPRD dengan sengaja membiarkan pembayaran lapak diatas trotoar ke pihak ketiga, bukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Kenapa lapak dibayar ke pihak ketiga bukan Dinas Indag? DPRD Kota Ambon ini fungsinya apa?” ungkap Husen.

Diketahui, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Ambon gelar unjuk rasa di DPRD Kota Ambon.

Mulanya, massa aksi ini menjadikan Lapangan Galunggung sebagai titik kumpul.

Mereka kemudian longmarch menuju ke kantor DPRD Kota Ambon.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved