Breaking News:

Ambon Terkini

Dugaan Kebocoran Pajak, KPK dan Pemkot Ambon Uji Petik Kafe Pelangi dan Imperial Resto

Ketua Tim Kopsurgah KPK, Dian Ali mengatakan, uji petik di Cafe Pelangi dan Imperial Resto ini untuk mengecek penggunaan tapping box atau alat

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Mesya
MALUKU: Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) KPK Wilayah Maluku dan Papua, bersama Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dan OPD terkait, uji petik terhadap objek pajak di Kafe Pelangi dan Imperial Resto, Kamis (25/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) KPK Wilayah Maluku dan Papua, bersama Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dan OPD terkait, uji petik terhadap objek pajak di Kafe Pelangi dan Imperial Resto.

Ketua Tim Kopsurgah KPK, Dian Ali mengatakan, uji petik di Cafe Pelangi dan Imperial Resto ini untuk mengecek penggunaan tapping box atau alat perekam pencatatan pajak di tiap kafe dan restoran yang terkoneksi dengan Command Center.

Sekaligus, dugaan kebocoran dalam penyetoran pajak 10 persen yang ditarik dari setiap nilai transaksi pelanggan oleh Kafe Pelangi dan Imperial Resto.

“Tentunya pemda khususnya Kota Ambon sangat membutuhkan peningkatan pajak daerah. Jangan sampai ada kebocoran karena ketidaktaatan wajib pajak dan petugas nakal, lewat sistem tapping box,” kata Dian Ali kepada wartawan di Kafe Pelangi, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Cegah Peluang Korupsi, KPK RI Minta Pemkot Percepat Transformasi Digital

Menurutnya, uji petik dilaksanakan berdasarkan hasil pantauan di dashboard Command Center ada kafe dan restoran yang termasuk besar, namun transaksinya tidak masuk akal.

“Rata-rata transaksinya paling banyak hanya 6 transaksi, ini pasti ada sesuatu, sehingga kita turun langsung mengecek ke objek pajak,” terangnya.

Ali menjelaskan, setelah pemantauan langsung, ternyata transaksi yang tercatat tidak di tapping box tidak real time

Hal ini dikonfirmasi pula oleh pihak Bank penerima setoran pajak.

“Ternyata sistem pencatatan transaksi tidak real time tapi delay, jadi transaksi hari ini bisa dilihat tiga hari kemudian. Sehingga kami minta nanti dipastikan lagi pencatatan transaksinya harus sesuai, dan harus real time,” ungkapnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved