Ambon Hari Ini
Bodewin Wattimena Ajak ASN Jadi Orang Tua Asuh Penderita Stunting di Ambon
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi orang tua asuh bagi penderita stunting di Ambon.
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Salama Picalouhata
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi orang tua asuh bagi penderita stunting di Ambon.
Menurut Bodewin Wattimena, hal ini sebagai upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Ambon.
"Penanganan kasus stunting di Ambon dibutuhkan peran seluruh pihak dimulai dari dalam lingkup Pemkot Ambon dengan menjadi orang tua asuh,," kata Bodewin Wattimena, Senin (22/8/2022).
Ia mengatakan, menjadi orang tua asuh akan dimulai dari pejabat eselon dua dan tiga lingkup Pemkot Ambon.
Semua akan dimulai dengan memberikan bantuan pemenuhan gizi penderita stunting.
"Setiap bulan akan diberikan bantuan pemenuhan gizi, seperti susu, vitamin dan lainnya, kita telah kalkulasi di setiap OPD," ungkapnya.
Baca juga: Cegah Stunting, Lisa Wattimena Dorong Adanya Aturan Penyelenggaraan Layanan PAUD HI di Ambon
Baca juga: Angka Kemiskinan dan Stunting di Kabupaten Buru Masih Tinggi
Baca juga: Leleury Minta Kerja Sama Semua Pihak Tangani Stunting di Malteng, Ini 3 Langkah yang Harus Dilakukan
Wattimena menyatakan, angka penderita stunting di Ambon saat ini cukup tinggi.
Dimana tahun 2022, Pemkot Ambon telah menetapkan 38 desa, negeri dan kelurahan sebagai lokus stunting.
Dengan verifikasi terhadap 13.122 anak dan tercatat 600 anak stunting dengan prevalensi 4,6 persen.
"Saat ini Pemkot mulai buat gerakan orang tua asuh, saya yakin pak Gubernur juga akan bantu dibantu instansi yakni pelaku usaha akan kita gerakkan untuk membentuk menyelesaikan angka prevalensi stunting," ujar Wattimena.
Seluruh rangkaian kegiatan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial.
Selain itu, mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara seluruh desa, negeri, kelurahan dan seluruh mitra kerja serta pemangku kepentingan.