Ambon Hari Ini
Jumlah Kursi di DPRD Ambon Direncanakan Naik Jadi 40 Kursi
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu mengatakan, penambahan jumlah kursi di Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon sudah dibahas dan disepakati
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
lihat foto
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah bersepakat menaikan jumlah kursi di DPRD Kota Ambon dari 35 menjadi 40 kursi.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu mengatakan, penambahan jumlah kursi di Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon sudah dibahas dan disepakati bersama dengan sejumlah OPD lingkup Pemkot Ambon.
"Dalam sepakat yang sama, kami pengen ke depan ada penambahan lima kursi di lembaga ini. Yang awalnya 35 menjadi 40 kursi," kata Jafry kepada wartawan di Ambon, Kamis (2/6/2022).
Menurutnya, terealisasi dan tidaknya kesepakatan ini tergantung dari Pemkot Ambon.
Artinya, semua pihak harus kerja optimal sehingga bisa mendapat setiap jumlah jiwa yang ada di Ambon.
Misalnya, tugas Dinas Kesehatan harus mendata setiap bayi yang lahir.
Baca juga: Pekan depan, DPRD Ambon Bahas Masalah Raja Definitif
Baca juga: Uang BBM Truk Sampah Terlambat Dicairkan, DLHP Ambon Beralasan Lantaran Penggeledahan KPK
Sementara tugas Disdukcapil, mendata jumlah penduduk yang masih ada, yang sudah keluar Ambon dan yang melakukan urbanisasi ke Ambon.
"Sebab maksimal kita harus punya 400 ribu jiwa lebih barulah rencana ini bisa direalisasi," terangnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, jumlah penduduk Kota Ambon saat ini masih bertengger pada angka 300 ribuan jiwa.
Kalaupun dengan jumlah ini, tentu apa yang diharapkan belum bisa diwujudkan.
"Karena 40 kursi maka jumlah penduduk di kota Ambon itu mesti di atas 400 ribu jiwa," jelasnya.
Dikatakan, usai rapat dengan mitra kerja komisi, pihak komisi akan kembali mengagendakan rapat koordinasi dengan pihak Disdukcapil, camat, raja maupun lurah supaya data yang diperoleh komisi benar-benar valid.
Atau juga nanti komisi akan buat data permanen dengan merujuk pada BPJS.
Tentu, jika ini menjadi isu dan perjuangan bersama, maka akan dikontrol masing-masing Puskesmas, Rumah Sakit dan instansi terkait lainnya.
"Banyak hal juga yang jadi variabel. Misalnya ada yang hijrah keluar Ambon, mahasiswa Ambon di perantauan dan lainnya. Ini berpengaruh meskipun ada juga yang urbanisasi," tandas Jafry. (*)
