Ambon Hari Ini
Pekan depan, DPRD Ambon Bahas Masalah Raja Definitif
Kata dia, dari 22 negeri (Desa Adat) yang tersebar di Kota bertajuk manise ini, terdapat sejumlah negeri yang masih dijabat penjabat sementara (Pjs).
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
lihat foto
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu mengaku akan membahas persoalan kepala pemerintahan negeri (raja) definitif.
Kata dia, dari 22 negeri (Desa Adat) yang tersebar di Kota bertajuk manise ini, terdapat sejumlah negeri yang masih dijabat penjabat sementara (Pjs).
"Paling lambat Senin pekan depan kita sudah membahasanya di komisi," kata Jafry kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Ambon, Kamis (2/6/2022).
Menurutnya, pihak-pihak yang nantinya diundang diantaranya biro pemerintahan Kota Ambon, biro hukum, kepala kecamatan, penjabat desa, lurah dan pihak terkait lainnya.
Dia mengaku, pembahasan bersama pihak-pihak tersebut dinilai penting sehingga DPRD bisa mendapatkan informasi tambahan perihal kendala apa saja yang ditemui dalam proses pengangkatan raja definitif.
Baca juga: Uang BBM Truk Sampah Terlambat Dicairkan, DLHP Ambon Beralasan Lantaran Penggeledahan KPK
Baca juga: Gara-gara Utang Pemkot Ambon, Taihuttu Minta Wattimena Rombak Organisasi Perangkat Daerah
"Misalnya untuk persoalan raja di Passo, Hative Besar, Naku, Latuhalat, Urimesing dan lainnya. Nah, kita mau tau kendala apa saja yang membuat proses ini menjadi terlambat," terangnya.
Politisi PDI Perjualangan itu mengaku, masalah raja definitif memang menjadi fokus komisi I.
Sebab pelayanan publik di Kota Ambon akan berjalan optimal dimulai dari yang tingkat bawah atau di desa/negeri.
"Jika ini tak terselesaikan, maka akan berpengaruh pada pelayanan publik di kota ini. Makanya komisi serius betul dalam mentuntaskan ikhwal dimaksud," tandasnya. (*)
