Breaking News:

2 Tersangka Korupsi KPU Seram Barat Diperiksa Lagi Terkait Penggunaan Anggaran Pemilu Rp. 13 Miliar

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan pemanggilan keduanya untuk klarifikasi oleh Auditor Inspektorat Maluku.

ist
Korupsi. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memanggil dua tersangka kasus dugaan Penyimpangan keuangan pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Dua tersangka itu yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada KPUD Kabupaten SBB berinisial MDL dan bendahara berinisial HBR.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan pemanggilan keduanya untuk klarifikasi oleh Auditor Inspektorat Maluku.

Tersangka MDL dipanggil pada Senin (30/5/2022), dan HBR pada Selasa (31/5/2022).

"Tim penyidik sudah memanggil Tersangka MDL untuk dilakukan klarifikasi oleh Auditor Inspektorat Propinsi di hari Senin. Tersangka HBR juga demikian di hari Selasa," kata Kareba, Rabu (1/5/2022).

Baca juga: Korupsi Pemilu Presiden 2014, 12 Saksi KPUD SBB Diperiksa

Wahyudi menjelaskan klarifikasi tersebut terkait pengelolaan anggaran dalam pemilu itu.

Klarifikasi tersangka MDL berlangsung sekitar 4 jam, sementara tersangka HBR selama 7 jam di Kantor Kejati Maluku.

"Klarifikasi dimaksud di laksanakan mulai pukul 10- 14.00 untuk tersangka MDL, materinya mengenai pengelolaan anggarannya," tambahnya.

Selain dua tersangka, tim penyidik turut memanggil staff KPUD SBB dengan agenda yang sama di hari Selasa.

"Beberapa staff KPUD SBB juga dihadirman untuk dilakukan klarifikasi oleh Auditor Inspektorat Propinsi, mulai pukul 09-16.00, materinya mengenai pengelolaan anggarannya," jelasnya.

Sementara pemanggilan keduanya sebagai tersangka masih belum dilakukan Tim Penyidik.

Diketahui, Kasus dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9 miliar ini mulai disidik Kejati Maluku setelah mendapat laporan dari masyarakat.

Disebutkan PAGU anggaran yang didapat KPUD untuk pemilu 2014 itu sebesar Rp 13,6 Miliar dengan pembagian kepada 11 Kecamatan di SBB.

Dari anggaran tersebut, yang terealisasi sekitar Rp 10,7 miliar namun, sebanyak Rp 9,6 miliar tak bisa dipertanggungjawabkan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved