Harga Material dan Upah Pekerja Belum Dibayar, Bupati Fetrus Fatlolon Diminta Turut Selesaikan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, masih menyisakan banyak persoalan.

Selain material milik warga yang belum dibayar oleh pihak perusahan atau kontraktor, juga soal upah para pekerja yang belum dibayar selama tiga tahun.

Jika ditotalkan, jumlahnya sekitar Rp8 miliar.

Ketua Komisi I DPRD Propinsi Maluku, Amir Rumra mengatakan, masyarakat di beberapa desa yang tersebar di Kabupaten Tanimbar, sudah cukup lama mengeluhkan masalah ini.

Hanya saja, pihak perusahaan maupun Bupati Tanimbar, Fetrus Fatlolon terkesan acuh tak acuh dengan aspirasi yang disuarakan masyarakatnya.

"Saat kunjungan acara safari ramadan di Tanimbar, ada masyarakat desa yang mengeluhkan soal ini. Tapi, sampai dipenghujung akhir masa jabatan Bupati Fetrus Fatlolon, masalah ini belum juga kelar," kata Amir kepada wartawan, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Adolof Bormasa Nyatakan Siap Rebut Kursi Bupati Kepulauan Tanimbar pada Pilkada 2024

Menurutnya, sejumlah proyek di kabupaten Tanimbar dikerjakan menggunakan anggaran APBD kurang lebih Rp 40 miliar.

Namun hingga saat ini, hak-hak masyarakat terkait harga material maupun upah kerja ditinggalkan begitu saja oleh pihak perusahaan.

Ironisnya, pemerintah setempat melalui Bupati Fetrus diam dengan masalah ini.

Padahal, sebagai pimpinan, bupati harus keluar dan menjelaskan ke masyarakat terkait kapan harga material dan upah kerja direalisasi.

"Sebab pak Bupati pasti tahu siapa kontraktornya atau pengusahanya. Nah, kami minta pak Bupati keluar dan jelaskan supaya masyarakat bisa tahu kepastiannya seperti apa," pintanya.

Selain itu, DPRD Tanimbar juga harus proaktif terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.

Jangan diam sebab ini masalah yang sudah cukup lama.

"Kan kasian, ditengah carut-marut ekonomi yang sulit saat ini, wakil rakyat harus hadir. Itu hak mereka. Jangan diam dan biarkan mereka dalam ketidakpastian," ungkapnya.

Ditambahkan, DPRD dan Pemerintah Tanimbar harus menyelesaikan semua masalah yang ada sebelum jabatan Bupati Fetrus Fatlolon berakhir.

"Ini harus dituntaskan sebelum jabatan pak Fetrus berakhir. Paling tidak, berakhir lah dengan membawa pesan dan kesan yang baik di masyarakat. Jangan apatis dengan persoalan rakyat," tandasnya. (*)