Breaking News:

Korupsi DPRD Ambon

Penyelidikan Korupsi DPRD Ambon Berlanjut; Ada Pengembalian Rp 1,5 Miliar ke Pemkot

Fakta itu disampaikan langsung Kepala Kejari Ambon, Dian Frits Nalle Nalle saat konferensi pers di Kejari Ambon, Belakang Soya, Jumat (14/1/2022).

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Konferensi pers di Kejari Ambon, Belakang Soya, Jumat (14/1/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kasus penyelewengan anggaran Sekretariat DPRD Kota Ambon masih terus diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata ada yang telah mengembalikan dana sebesar Rp 1,5 Miliar ke rekening Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Fakta itu disampaikan langsung Kepala Kejari Ambon, Dian Frits Nalle Nalle saat konferensi pers di Kejari Ambon, Belakang Soya, Jumat (14/1/2022).

“Dari hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana data dari pihak bendahara sudah ada dana yang dikembalikan ke rekening Pemkot Ambon sebesar Rp 1,5 miliar dari hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu,” kata Nalle.

Selain di rekening Pemkot, ada pula dana senilai Rp 400 juta yang telah dipegang bendahara.

Meski begitu Nalle tak menyebut siapa saja yang telah mengembalikan uang negara milyaran rupiah itu.

“Dan juga dari pihak bendahara juga sudah ada dana Rp 400 juta, ini merupakan temuan-temuan yang sementara kita dalami,” sebutnya.

Sejauh ini lanjut Nalle, masih akan dilakukan pemeriksaan kepada panitia lelang.

Baca juga: Jaksa Temukan Ada Indikasi Korupsi Kasus Rp 5,3 Miliar DPRD Ambon

Baca juga: Kasus Korupsi Anggaran DPRD Ambon, 81 Saksi Sudah Diperiksa Tinggal Panitia Lelang

“Masih akan memeriksa panitia lelang. ini untuk meluruskan informasi dan data yang kita punya, sinkronkan dari keterangan saksi-saksi,” tambahnya.

Nalle menambahkan, setelah semua tahapan selesai maka akan ada ekspose ke Kejaksaan Tinggi Maluku, sesuai dengan arahan dari Jaksa Agung.

“Sehubungan dengan penangan perkara tersebut, sudah ditemukan adanya indikasi, nanti semua kita akan melakukan ekspose ke kejati Maluku,” tandasnya.

Untuk diketahui, kasus ini disidik usai adanya laporan penyelewengan anggaran senilai Rp 5,3 miliar di DPRD Kota Ambon oleh BPK.

Kerugian keuangan miliar rupiah itu berdasar dari beberapa proyek yang diduga terjadi penyimpangan anggaran.

Hasil laporan realisasi belanja barang dan jasa di lingkup Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020 diduga tidak sesuai dengan ketentuan. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved