Breaking News:

Sengketa Lahan Tawiri

Mengadu ke Wali Kota Ambon, Warga Mengaku Diintimidasi Oknum TNI AU

Dihadapan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, puluhan Warga Tawiri mengaku kerap diintimidasi oknum aparat TNI AU.

Penulis: Ode Alfin Risanto | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Alfin Risanto
Wali Kota Ambon rapat dengan pendapat dengan Warga Desa Tawiri Ambon terkait sengketa Lahan Dengan TNI AU. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON,TRIBUNAMBON.COM – Dihadapan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, puluhan Warga Tawiri mengaku kerap diintimidasi oknum aparat TNI AU.

Hal itu diungkap salah seorang tokoh masyarakat, Ary Latulola saat rapat dengar pendapat warga dengan pemerintah Kota Ambon di ruang rapat Vlisingen Rabu (24/11/2021) sore.

Intimidasi yang diungkapkan Latulola mewakili warga diantaranya;

Mengancam warga akan dipindahkan tanpa ganti rugi, kemudian ancaman penjara jika warga tidak menandatangani surat tertentu yang dibawa aparat.

“Ada juga masyarakat yang ingin rehab rumah harus izin ke Auri serta bayar pajak kalau memliki kios baru harus kesana juga,” ujar Latulola.

Lanjutnya, dengan adanya rekomendasi dari DPRD Kota Ambon yang di pasang di lahan sekitar. masyarakat yang selama ini hidup tidak nyaman atas intimidasi, kini sudah bisa hidup tenang kurang lebih seminggu ini.

Untuk itu, dia berharap pertemuan dengan Wali Kota Ambon ini, sengketa lahan yang diikuti dengan intimidasi tidak terjadi lagi.

Menjawab keluhan warga itu, Louhenapessy mengaku akan mengadakan pertemuan dengan Lanud Pattimura yang direncanakan, Kamis (25/11/2021).

Wali kota dua periode itu juga memastikan akan mengkaji ulang persoalan lahan tersebut.

 “Karena masing masing berpegang dengan bukti yang diangap kuat” tandasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Komandan Lanud (Danlanud) Pattimura , Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo membantah tudingan pengambilalihan lahan yang ditempati 250 kepala keluarga (KK) yang menempati dua kawasan di Desa Tawiri, Kota Ambon.

Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar yang sengaja dilakukan oknum warga yang punya kepentingan tertentu.

Dijelaskan, hanya ada sebagian lahan milik negara di kawasan Wailawa dan Kampung Pisang yang ditempati 44 KK.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved