Lumbung Ikan Nasional
Tinjau Kesiapan Pembangunan Ambon New Port, 4 Menteri Kunjungi Ambon Hari Ini
Rombongan Menteri Kabinet Jokowi - Ma'aruf Amin berkunjung ke Ambon untuk meninjau kesiapan pembangunan Ambon New Port.
Penulis: M Fahroni Slamet | Editor: Salama Picalouhata
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Ridwan Tuasamu
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Rombongan Menteri Kabinet Jokowi - Ma'aruf Amin berkunjung ke Ambon untuk meninjau kesiapan pembangunan Ambon New Port.
Kunjungan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Turut ikut serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.
Dalam jadwal kunjungan yang diterima TribunAmbon.com, 4 menteri tersebut akan melakukan rapat internal terbatas bersama Pemerintah Provinsi Maluku di Bandara Pattimura Ambon.
Baca juga: Warga Waai Minta Ganti Rugi Lahan Ambon New Port Dibayar Sebelum Jokowi Letakkan Batu Pertama
Baca juga: Fauzan Alkatiri Minta Warga Waspada Broker dalam Pembebasan Lahan LIN dan Ambon New Port
Kemudian, pukul 11.30 Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono akan melakukan peninjauan processing tuna, cold storage di PT. Maluku Prima Makmur.
Tinjauan tersebut guna memastikan proses pengolahan tuna maupun penyimpanan berjalan sesuai aturan.
Selanjutnya, Trenggono akan menuju PT Peduli Laut Maluku di desa Tulehu untuk meninjau pembongkaran ikan dan processingnya pada pukul 13.00 WIT.
Setelah melakukan peninjauan, Menteri KKP akan bertolak ke Ambon untuk melakukan rapat internal terbatas bersama Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) pada pukul 14.00 WIT.
Ambon New Port ini yang merupakan pelabuhan terpadu itu akan dibangun di kawasan Desa Waai-Liang, Maluku Tengah.
Program pemerintah itu juga untuk mendukung Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku.
Rencananya, peletakan batu pertama Ambon New Port akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada November mendatang.
Sehingga kedatangan para menteri sebagai upaya memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan.