Breaking News:

Kasus Korupsi

Pasca Penangkapan di Jakarta, Kejati Maluku Jadwalkan Pemeriksaan Tersangka Hartanto Hoetomo

Pasca penangkapan Komisaris PT. Inti Graha Nusantara, Hartanto Hoetomo, Kejaksaan Tinggi Maluku masih mengagendakan pemeriksaan tersangka.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pasca penangkapan Komisaris PT. Inti Graha Nusantara, Hartanto Hoetomo, Kejaksaan Tinggi Maluku masih mengagendakan pemeriksaan tersangka.

"Pescapenangkapannya di Jakarta pada tanggal 3 September 2021, dia telah dibawa ke Kota Ambon dan dititipkan di Rutan Waiheru, namun jaksa belum bisa melakukan penyerahan berkas tersangka karena masih melakukan pemeriksaan," kata Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Selasa (7/9/2021).

Hartanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek pembuatan taman kota dan pelataran parkir pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Lanjut dijelaskannya, penyerahan berkas perkara tersangka akan dilakukan setelah pemeriksaan.

"Jadi untuk penyerahan berkas perkara dan tersangkanya untuk saat ini belum bisa dilakukan karena masih dijadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka," tandas Wahyudi.

Sebelumnya, Hartanto berstatus buronan jaksa dan diringkus tim Tangkap Buron Kejagung RI bersama Tim Kejati Maluku di Jakarta Barat, 3 September lalu.

Tersangka dalam kasus bernilai Rp 4,5 miliar ini jadi buronan lantaran berulang kali mangkir dari panggilan jaksa untuk diperiksa sebagai tersangka.

Pria bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur ini beralasan sakit terpapar Covid-19 serta mencari penasihat hukum.

Hartanto menjadi tersangka bersama tiga terdakwa lainnya yaitu, Kepala Dinas PUPR KKT Andrianus Sihasale, Wilma Fenanlampir selaku PPTK dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas.

Dalam proyek pembangunan Taman Kota KKT, Hartanto Hoetomo berperan sebagai kontraktor pekerjaaan pembangunan.

Sementara untuk tiga terdakwa lainnya tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ambon.

Ketiganya juga ditahan di Rutan Kelas II Ambon dan Lapas Perempuan.

Proyek Taman Kota di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sendiri, menggunakan sumber anggaran dari APBD Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 4,5 Miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, akibat perbuatan para terdakwa dan tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp 1,38 milliar.(*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved