Breaking News:

Demo Tolak PPKM

Kapitan Maluku Serbu DPRD Ambon, Wakil Rakyat Lagi Isolasi Mandiri

Dihadapan para pendemo, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa meminta para pemuda itu tidak melakukan aksi di baileo rakyat.

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa saat menerima massa aksi unjuk rasa dari Aliansi Kapitan Maluku di Baileo Belakang Soya Ambon, Kamis (22/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Seruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Kapitan Maluku (AKM) gagal temui wakil rakyat.

Dihadapan para pendemo, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa meminta para pemuda itu tidak melakukan aksi di baileo rakyat.

Lantaran saat ini tidak ada aktifitas di DPRD. Dia menyebut, para legislator tengah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

"Saya harus sampaikan kepada adik-adik semua kalau pada 2 Juli kemarin, DPRD melakukan tes Swab PCR dan ternyata banyak pegawai dan beberapa anggota DPRD yang positif Covid-19,” kata Gerald Mailoa saat menerima para aksi demonstran di Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon, Kamis (22/7/2021) siang.

Dia pun menyarankan agar aksi dilakukan dilain hari setelah aktifitas di kantor rakyat itu kembali normal.

“Jadi adik-adik datang kesini tidak ada anggota karena semua anggota DPRD saat ini lagi isoman jadi tersisa beberapa hari lagi baru anggota mulai aktif bekerja," ujarnya.

Ia pun meminta maaf kepada para demonstran karena poin tuntutan yang disampaikan belum bisa ditindaklanjuti.

Baca juga: Demo di Kantor DPRD Ambon, Minta Evaluasi Dugaan RSUD Haulussy Gelembungkan Data Pasien Covid-19

Baca juga: Kota Ambon Akan Berlakukan PPKM Level 3, Tempat Usaha Boleh Buka hingga Pukul 9 Malam

Menurutnya, poin-poin tuntutan itu akan ia tampung dan nantinya dibahas bersama seluruh anggota dewan ketika masa isolasi mandiri sudah selesai.

"Saya mewakili pimpinan DPRD Kota Ambon meminta maaf. Tapi saya sudah tampung poin tuntutan adik-adik sekalian. Setelah semua anggota dewan masuk baru kita akan rapat untuk membahas masalah ini," tandas Gerald.

Adapun empat poin tuntan dari massa aksi Aliansi Kapitan Maluku ini yakni :

1. Kartu vaksin harus dihapuskan sebagai syarat administrasi bagi pelaku perjalanan dan pelayanan publik di wilayah Kota Ambon.

2. Pemerintah Kota Ambon harus mengevaluasi data pasien di RSUD Haulussy Ambon yang terindikasi ada pemutarbalikan data pasien yang meninggal dengan status Covid.

3. Terkait perpanjangan PPKM Mikro di Kota Ambon harus ditolak karena efektivitas penanganan penyebaran Covid-19 sejauh ini belum mampu dicapai oleh Pemerintah Kota Ambon.

4. Yang harus diperhatikan pemerintah adalah distribusi bantuan sosial bukan perpanjangan PPKM yang sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat Kota Ambon. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved