Breaking News:

Korupsi di Maluku

Jalani Sidang Perdana, 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Taman Kota KKT–Maluku Didakwa Pasal Berlapis

Ketiganya yakni Adrianus Sihasale Mantan kepala dinas PUPR KKT, Frans Yulianus Pelamonia dan Wilelma fenanlampir.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat tiga terdakwa kasus dugaan korupsi projek pembangunan taman kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku tahun anggaran 2017 dengan pasal berlapis.

Ketiganya yakni Adrianus Sihasale Mantan kepala dinas PUPR KKT, Frans Yulianus Pelamonia dan Wilelma fenanlampir.

"Terdakwa dikenai dakwaan primer pasal 2 ayat (1), dan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata JPU, Achmad Atamimi saat sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (21/7/2021) siang.

Sidang kali ini dipimpin oleh Jenny Tulak selaku Ketua Majelis Hakim dan dihadiri kuasa hukum ketiga terdakwa.

Jaksa mengatakan, sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), terdakwa Wilelma tidak cermat dalam proses penyusunan amandemen kontrak, dan ternyata ada penambahan item pekerjaan pasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai dengan volume.

“Tugas PPTK mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,” kata Jaksa.

Lanjutnya, Frans yulianus Pelamonia yang bertugas sebagai pengawas lapangan bersama saksi Abraham Kore (alm.) tidak membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan penghitungan untuk perubahan desain dan volume yang dimintakan oleh penyedia.

Baca juga: Mantan Kadis PUPR KKT Maluku Diadili Terkait Dugaan Korupsi Taman Kota, Kerugian Negara Rp 1 Miliar

Baca juga: Ganti Wellem Wattimena, Wattimury; Saya Yakin Saulatu Punya Segudang Pengalaman

“Terdakwa membiarkan penyedia melakukan pemasangan paving block yang tidak sesuai dengan pekerjaan fisik terpasang, dimana seharusnya laporan kemajuan pekerjaan dibuat dan menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa,” tambahnya.

Sementara itu, terdakwa Sihasale tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan paving block yang tidak sesuai dengan kontrak pengadaan.

Ia juga menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100 persen dan berita acara serah terima barang dan profesional hand over (PHO.

“Selanjutnya dilampirkan pada surat permintaan pembayaran langsung padahal senyatanya pekerjaan tersebut di lapangan tidak sesuai karena dokumen tersebut,” jelas Jaksa.

Akibatnya, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, negara mengalami kerugian negara hingga Rp 1.035.598.220,92.

Usai mendengar dakwaan Jaksa, sidang yang berlangsung secara virtual itu kemudian ditunda Majelis Hakim hingga pekan depan dengan agenda eksepsi. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved