Breaking News:

Korupsi di Maluku

Mantan Kadis PUPR KKT Maluku Diadili Terkait Dugaan Korupsi Taman Kota, Kerugian Negara Rp 1 Miliar

Yakni pada proyek pembangunan taman kota dan pelataran parkir KKT tahun anggaran 2017.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Adrianus Sihasale menjalani sidang perdananya secara daring di Pengadilan Tipikor Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (21/7/2021) siang.

Terdakwa adalah mantan Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku yang diadili karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Yakni pada proyek pembangunan taman kota dan pelataran parkir KKT tahun anggaran 2017.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Atamimi menyebut terdakwa melakukan pembayaran pemasangan paving block namun tak sesuai kontrak.

“PA/PPK atas nama terdakwa Adrianus Sihasale tetap melakukan pembayaran atas item pekerjaan yaitu pasangan paving block yang tidak sesuai dengan kontrak pengadaan,” kata Jaksa saat sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Jenny Tulak.

Disebutkan juga, terdakwa menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100 persen dan berita acara serah terima barang dan profesional hand over (PHO) yang selanjutnya dilampirkan pada surat permintaan pembayaran langsung.

Padahal proyek tersebut tidak sesuai dengan yang kondisi lapangan.

Baca juga: Ditunjuk Sebagai Plh Sekda Maluku, Sadli le Hanya akan Menjabat Selama 15 Hari

Baca juga: Maluku FC Jadi Tim Debutan di Liga III Regional, Saidna: Semua Tim Kami Anggap Berat

Akibatnya, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, negara mengalami kerugian negara hingga Rp 1.035.598.220,92.

“Berdasarkan perhitungan, kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.035.598.220,92,” tambah jaksa.

Proyek itu sendiri bernilai Rp.4.512.718.000 dan bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD KKT.
Jaksa mendakwa terdakwa Sihasale dengan pasal berlapis yakni dakwaan primer dan subside.

“Dakwaan primer pasal 2 ayat (1), dan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved