Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Richard Louhanapessy Tunjuk Alfredo Hehamua Gantikan Kadis DLHP Ambon yang Terjerat Kasus Korupsi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLPH) Kota Ambon, Lucia Izaak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Kontributor TribunAmbon.com/Helmy
Wali Kota Ambon Richard Louhanapessy saat memberikan arahan pada apel pagi Pemkot Ambon. 

AMBON, TRIBUAMBON.COM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLPH) Kota Ambon, Lucia Izaak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah.

Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy langsung menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHP Kota Ambon.

Dia menunjuk Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLPH) Kota Ambon, Alfredo Hehamua sebagai Plt Kadis DLHP Kota Ambon.

“Kita sudah tetapkan Plt, untuk melaksanakan tugasnya sementara waktu,” kata Louhenapessy, Senin (7/6/2021).

Baca juga: CPNS Maluku 2021: Formasi yang Dibutuhkan Tenaga Kesehatan di Maluku Tengah Sebanyak 130

Dia menyebut, pihaknya menghormati proses hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan anak buahnya itu.

“Saya menghargai betul proses hukumnya, sehingga sudah tetapkan Plt. Nanti kita ikuti saja perkembangan kasusnya," ujar Louhenapessy.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Lucia Izaak telah mengajukan pensiun dini dari jabatannya.

“Jadi jauh sebelum Ibu Kadis ditetapkan (sebagai tersangka), beliau sudah ajukan surat permohonan pensiun dini. Jadi sebelum itu, beliau sudah antisipasi,” sebut Louhanapessy.

Louhenapessy menduga, Kadis DLHP itu telah mengetahui akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Jadi mungkin beliau punya feeling,” tambah Louhenapessy.

Selain Kadis DLHP Kota Ambon, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berinisial MYT dan Manajer salah satu SPBU berinisial RMS juga ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, pembelian bahan bakar minyak memiliki pagu anggaran Rp 5 miliar lebih.

Namun, berdasarkan audit yang dilakukan BPKP, hasil perhitungan kerugian ada penyimpangan.

Akibatnya, negara merugi sebesar Rp 1 miliar lebih. (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved