Breaking News:

Maluku Terkini

Begini Kata Murad Ismail Saat DPRD Maluku Sampaikan Lima Poin Rekomendasi LKPJ Gubernur

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020.

Mesya Marasabessy
Rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020, Jumat (4/6/2021) sore. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail menerima lima rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku.

Rekomendasi itu berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020, di DPRD Maluku, Jumat (4/6/2021).

Murad Ismail mengatakan, rekomendasi tersebut diterima sebagai bahan perbaikan dan koreksi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Maluku kedepannya.

Baca juga: Hapus Hasil Liputan Wartawan, LBH Pers Desak Badan Kehormatan DPRD Maluku Proses Richard Rahakbauw

"Rekomendasi yang disampaikan dewan merupakan catatan kritis atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Saya perintahkan kepada semua pimpinan OPD segera mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi dewan ini, agar pembangunan dan pelayanan publik akan semakin baik lagi," ujar Murad.

Dia melanjutkan, rekomendasi itu berfungsi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, menuju tata kelola pemerintahan yang baik

Lima rekomendasi DPRD Maluku atas LKPj Gubernur tahun anggaran 2020 disampaikan Ketua Pansus, Benhur Watubun setelah pemerintah daerah menyampaikan kepada LKPJ Kepala Daerah Provinsi Maluku Akhir Tahun Anggaran 2020.

Baca juga: CPNS Maluku 2021: Daftar Lengkap Jumlah Formasi yang Dibutuhkan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara

Berikut lima rekomendasi tersebut:

  1. Melakukan reformasi birokrasi pada beberapa pejabat struktural yang sampai saat ini masih dalam status Pelaksana Tugas (Plt) untuk di definitifkan.
  2. Dalam hal kebijakan pemberian bantuan kepada kelompok atau komunitas, pemerintah daerah harus lebih jeli dalam mengukur peruntukannya dan kelompok sasaran.
  3. Orientasi pelayanan minimum oleh pemerintah daerah seharusnya berkonsekuensi terhadap meningkatnya kinerja ekonomi daerah. "Dalam perspektif itu, maka pelayanan semua perizinan harus terkonsentrasi dalam satu pelayanan yang terintegrasi," ungkapnya.
  4. Berkaitan dengan investasi di Maluku, maka setiap investor selain memanfaatkan anak daerah secara proporsional, juga harus memiliki kantor cabang di wilayah Maluku. DPRD juga meminta harus ada peraturan Gubernur sebagai aturan dan pelaksanaannya.
  5. DPRD mendesak Gubernur untuk menegaskan kepada kepala dinas PUPR untuk segera menyelesaikan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara pada perubahan APBD 2021.

Benhur Watubun berharap, kelima rekomendasi bisa ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan. (*)

Penulis: Mesya Marasabessy
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved